REPUBLIKAN, Bandung – Daddy Rohanady Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (DPRD Jabar), menyebut pembangunan Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR) atau tol dalam kota harus di review ulang oleh pemerintah baik pusat maupun provinsi dan daerah (pemda).
Pasalnya menurut Daddy, mangkraknya rencana pembangunan BIUTR selama 17 tahun hanyalah persoalan klasik yakni terkait dengan pembebasan lahan. Maka dari itu, Ia menyebut, jika proyek tersebut akan kembali dilanjutkan, maka harus adanya kajian ulang.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
“Klasik sebetulnya, dimana-mana pembangunan terkait lahan, itu persoalannya adalah pembebasan, karena itu tidak murah dan tidak mudah. Jadi bagi saya sepanjang itu infrastruktur lalu lintas, menurut saya itu pasti untuk mengurangi kemacetan (tujuannya). Cuma tadi, tidak murah dan tidak mudah implementasinya,” katanya kepada REPUBLIKAN.CO di Kantor DPRD Jabar, usai rapat Paripurna, Jum’at (1/3/2024).
Daddy menambahkan, bahwa pembangunan BIUTR tersebut sebetulnya sudah ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jabar sejak lama. Namun kata dia, untuk eksekusi rencana tersebut sangat sulit.
“Karena kan ini (BIUTR) butuh dana besar dan nggak bisa dikerjakan hanya dengan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) provinsi. Jadi butuh kesabaran dan butuh biaya (besar),” ucapnya.
Maka dari itu, Daddy menuturkan jika proyek BIUTR tersebut ingin dihidupkan kembali, pemerintah harus melakukan review atau kaji ulang terkait rencana tersebut.
“Ini harus dihitung ulang secara realistis, terutama kaitan dengan lahan (pembebasan) terutama, dan FS (feasibility study) juga harus matang. Jadi harus ada review dan dimatangkan lagi, kira-kira persoalan krusial dimana, terkait apa, titik paling rawan yang masih jadi masalah itu juga dimana. Jadi harus segera dipikirkan solusinya,” tuturnya.[R]
Comment