REPUBLIKAN, BANDUNG – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menghadiri penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 yang digelar di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Jumat (23/5/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Kabupaten Sukabumi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, menjadi prestasi ke-11 kali berturut-turut. Penyerahan dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, kepada Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, serta Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
Menurut Eydu Oktain Panjaitan, opini WTP diberikan berdasarkan empat kriteria utama, yakni kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Budi Azhar Mutawali mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran perangkat daerah dalam mempertahankan opini WTP. Ia menekankan pentingnya pemeriksaan keuangan oleh BPK guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.
“Hasil audit ini adalah kolaborasi antara BPK dan pemerintah daerah untuk meningkatkan stabilitas pengelolaan keuangan. Kami berharap hasil ini menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa laporan pemeriksaan BPK mempermudah DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan. 
Budi Azhar berharap opini WTP ini terus dipertahankan dan menjadi dasar bagi perbaikan tata kelola keuangan daerah.
“Ini bukan hanya prestasi administratif, tetapi refleksi dari pemerintahan yang sehat dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
Comment