REPUBLIKAN, Kota Bandung – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Rafael Situmorang, S.H, menegaskan pentingnya peran Polri sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dan penjaga ketertiban sosial. Hal itu disampaikannya bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79 yang jatuh pada 1 Juli 2025.
Menurut Rafael, kepolisian, khususnya Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat, telah menjalankan tugas dengan baik dalam menegakkan supremasi hukum, menjaga stabilitas keamanan, serta memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat. Kinerja tersebut, ujarnya, layak diapresiasi dan didorong untuk terus ditingkatkan.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
“Selamat HUT Bhayangkara ke-79. Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Polri, terutama Polda Jawa Barat, yang telah berdedikasi menjaga tegaknya hukum dan keamanan di wilayah Jawa Barat,” ujar Rafael di Bandung, Rabu (2/7/2025).
Ia menambahkan, institusi Polri tidak hanya menjalankan fungsi keamanan semata, tetapi juga berperan penting dalam proses penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel. Kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, kata Rafael, sangat ditentukan oleh komitmen dan integritas aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya.
“Penegakan hukum yang berkeadilan adalah pondasi negara hukum. Kita berharap, di usia yang ke-79 ini, Polri semakin kokoh dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan profesionalitas dalam setiap tindakan hukum,” katanya.
Rafael juga menyoroti pentingnya pembenahan internal dalam tubuh Polri agar setiap personel memiliki komitmen terhadap etika dan nilai-nilai hukum. Menurutnya, perbaikan sistem dan pengawasan internal menjadi krusial dalam membangun kepercayaan masyarakat.
“Penguatan pengawasan internal, transparansi dalam proses penegakan hukum, serta pendekatan yang humanis dan berkeadilan harus menjadi arah pembenahan institusi Polri ke depan,” ujar legislator dari Dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi ini.
Dalam konteks penegakan hukum di daerah, Rafael juga mendorong agar koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah diperkuat guna menciptakan sistem keamanan dan hukum yang saling menopang demi ketertiban sosial dan pembangunan yang berkelanjutan.[R]
Comment