REPUBLIKAN, Kota Cirebon – Komisi III DPRD Kota Cirebon menggelar rapat kerja bersama sejumlah instansi terkait dalam rangka membahas penanganan serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Senin (7/7/2025). Rapat tersebut berlangsung di Griya Sawala, DPRD Kota Cirebon.
Sejumlah pihak hadir dalam pertemuan ini, di antaranya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Cirebon, Polres Cirebon Kota, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), Dinas Kesehatan, serta RSUD Gunung Jati.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Yusuf, M.Pd., menyampaikan keprihatinannya atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih terjadi di Kota Cirebon. Ia menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi lintas sektor agar penanganan kasus dapat berjalan maksimal.
“Dalam hal ini perlu ada komunikasi yang efektif, baik dari KPAID maupun pemerintah daerah, termasuk dalam menangani laporan kekerasan yang menimpa perempuan dan anak. Kota Cirebon sendiri sudah memiliki DP3APPKB yang menjadi salah satu leading sector,” ujar Yusuf kepada Tribun usai rapat.
Yusuf juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Cirebon yang telah menyediakan layanan gratis bagi para korban kekerasan. Layanan tersebut mencakup visum dan pendampingan psikologis yang terintegrasi melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di RSUD Gunung Jati.
“Ini langkah yang sangat positif. Korban kekerasan harus mendapatkan penanganan yang cepat, tepat, dan gratis,” tambahnya.
Rapat kerja ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi antarinstansi guna mewujudkan Kota Cirebon yang ramah perempuan dan anak.[R]
Comment