REPUBLIKAN, Kota Bandung – Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati (RHD), menegaskan pentingnya pembangunan jangka panjang yang berbasis riset. Menurutnya, Jawa Barat membutuhkan cetak biru atau roadmap pembangunan yang konsisten agar tidak terjebak pada kebijakan yang bersifat sementara.
Hal itu disampaikan Rahmat saat rapat kerja bersama sejumlah lembaga strategis di lingkungan Pemprov Jawa Barat, seperti BKD, BPSDM, BP2D, dan Bakesbangpol, Rabu (1/10/2025) di Bandung.
“Pembangunan tidak boleh situasional atau berubah setiap kali kepemimpinan berganti. Harus ada fondasi yang kokoh dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya riset sebagai dasar pengambilan kebijakan. Riset, kata Rahmat, tidak hanya menghadirkan inovasi, tetapi juga memperkuat perencanaan jangka panjang yang adil dan merata bagi seluruh wilayah Jawa Barat.
“Riset yang kuat akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan menghindari program yang mubazir. Pemerataan pembangunan harus didorong dengan data dan kajian ilmiah,” jelasnya.
Rahmat juga menyinggung visi Gubernur Dedi Mulyadi, “Jawa Barat Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata”, yang menurutnya bisa diwujudkan melalui pengembangan kawasan Segitiga Rebana, penataan Cekungan Bandung, dan pembangunan wilayah selatan Jawa Barat.
Sebagai dukungan regulasi, ia mengapresiasi Perpres No. 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jabar Selatan, serta Pergub No. 86 Tahun 2020 yang membentuk Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.
“BP Cekungan Bandung harus memastikan sinkronisasi perencanaan antardaerah, terutama dalam penyusunan RDTR. Tata ruang jadi kunci penting dalam pembangunan wilayah strategis,” tambah Rahmat.
Ia pun menutup pernyataannya dengan penekanan bahwa transisi politik tidak boleh menghentikan program-program pembangunan yang sudah berjalan baik.
“Jawa Barat butuh cetak biru pembangunan yang lintas periode. Hanya dengan begitu pembangunan bisa berjalan merata, terukur, dan berkeadilan,” pungkasnya.[R]
Comment