REPUBLIKAN, Cimahi – Pemerintah Kota Cimahi menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Cimahi di Lapangan Rajawali, Senin (17/8/2026). Upacara berlangsung khidmat dan diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Pemerintah Kota Cimahi, aparatur sipil negara (ASN), organisasi kemasyarakatan, pelajar, veteran, serta berbagai elemen masyarakat.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, dalam amanatnya menegaskan bahwa makna kemerdekaan tidak hanya sebatas terbebas dari penjajahan, melainkan harus diwujudkan melalui kerja nyata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
Menurutnya, peringatan HUT Kemerdekaan RI menjadi momentum refleksi atas perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam melanjutkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ngatiyana.
Ia menegaskan, arah pembangunan Kota Cimahi difokuskan pada penguatan sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berbagai program tersebut ditujukan untuk menghadirkan pelayanan yang semakin mudah diakses, merata, dan berkualitas bagi seluruh warga.
“Dalam membangun kota, yang dipikirkan bukan semata-mata berapa besar anggarannya atau berapa banyak proyeknya. Tetapi satu hal, seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Ngatiyana memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kota Cimahi selama setahun terakhir. Di sektor kesehatan, Pemkot Cimahi telah merampungkan pembangunan Puskesmas Cibeureum yang lebih representatif untuk melayani lebih dari 62 ribu jiwa penduduk serta melanjutkan revitalisasi Puskesmas Melong Tengah.
Selain itu, seluruh kecamatan di Kota Cimahi kini telah memiliki layanan rawat jalan sore. Program ini dihadirkan agar masyarakat yang bekerja pada pagi hari tetap dapat mengakses layanan kesehatan tanpa harus meninggalkan aktivitas pekerjaan.
Di bidang infrastruktur, keberadaan Bundaran Jati disebut telah meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus membantu mengurai kepadatan lalu lintas. Sementara itu, pembangunan Underpass Gatot Subroto–Baros terus dikawal melalui kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dari sektor ekonomi, Ngatiyana mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi pada 2025 mencapai 5,33 persen. Namun, menurutnya, capaian tersebut bukan tujuan akhir, melainkan harus berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Isu lingkungan juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemkot Cimahi terus mendorong gerakan zero to landfill melalui optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Santiong yang diproyeksikan mampu mengolah hingga 85 ton sampah per hari. Upaya tersebut diperkuat melalui gerakan Sapu Jagat yang mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya.
Selain itu, Kota Cimahi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya. Ngatiyana menegaskan bahwa capaian tersebut bukan sekadar penghargaan seremonial, melainkan bentuk amanah dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Ngatiyana menilai berbagai capaian pembangunan yang diraih tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, pembangunan kota hanya dapat berhasil melalui semangat gotong royong dan sinergi lintas sektor.
“Kota ini tidak bisa dibangun sendiri. Ada hal yang harus kita kerjakan sendiri, ada hal yang harus kita kerjakan bersama, dan ada hal yang harus kita perjuangkan bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Inilah gotong royong dalam wajah pembangunan modern,” tuturnya.
Dalam amanatnya, Ngatiyana juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang masih terbatas. Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh diartikan sebagai berkurangnya keberpihakan kepada masyarakat.
“Efisiensi bukan berarti mengerjakan lebih sedikit, tetapi memilih program secara lebih cerdas, menentukan mana yang harus didahulukan, mana yang memberi dampak terbesar, dan mana yang benar-benar dibutuhkan warga,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah harus semakin disiplin dalam mengelola setiap rupiah uang rakyat dan berani menentukan program-program prioritas yang memberikan manfaat paling besar bagi masyarakat.
Menutup amanatnya, Ngatiyana mengajak seluruh aparatur pemerintah menjadikan momentum kemerdekaan sebagai penguat semangat pengabdian, integritas, disiplin, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
“Di hari kemerdekaan ini, mari kita jadikan Merah Putih bukan hanya sebagai bendera yang kita kibarkan, melainkan janji untuk bekerja lebih keras, melayani lebih tulus, dan membangun lebih mantap agar masyarakat menjadi hepi,” pungkasnya.[R]
Comment