Komunitas BBC Desak Pemkot Bandung Kembalikan Peran Penggagas Car Free Day Buah Batu

REPUBLIKAN – Pimpinan Pusat Komunitas Buah Batu Corps (BBC) menyampaikan pernyataan sikap terkait penyelenggaraan Car Free Day (CFD) Buah Batu yang dinilai telah menjauh dari semangat awal pembentukannya sebagai ruang partisipasi masyarakat dan komunitas lokal.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan yang digelar di Sekretariat Pimpinan Pusat Komunitas Buah Batu Corps, Buahbatu Regency Blok A2 Nomor 1, Kota Bandung, Kamis, 10 September 2026.

Ketua Bidang Hukum Komunitas BBC menyampaikan bahwa Car Free Day Buah Batu lahir sebagai ruang publik yang bertujuan mengurangi polusi udara, menyediakan lingkungan sehat bagi masyarakat, sekaligus menjadi sarana interaksi sosial dan penggerak ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut mereka, sejak 2011 hingga 2019, CFD Buah Batu berjalan atas dasar kemandirian, kreativitas, dan gotong royong anggota komunitas tanpa bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun, Komunitas BBC menilai keberadaan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 551/Kep.111-Dishub/2023 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Car Free Day Kota Bandung telah mengubah pola pengelolaan kegiatan tersebut.

Mereka menduga regulasi yang diterbitkan pada 16 Januari 2023 itu tidak melibatkan Komunitas BBC sebagai penggagas CFD Buah Batu, sehingga dinilai menghilangkan jejak sejarah dan kontribusi komunitas dalam pembangunan ruang publik tersebut.

“Car Free Day Buah Batu awalnya merupakan ruang kreatif yang dibangun bersama masyarakat. Ketika peran komunitas dipisahkan, ruang tersebut kehilangan ruh partisipatifnya,” ujar perwakilan Komunitas BBC dalam pernyataan sikapnya.

Selain menyoroti aspek sejarah dan partisipasi masyarakat, Komunitas BBC juga menyinggung temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyelenggaraan Car Free Day di Kota Bandung.

Mereka mengacu pada pernyataan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, yang membenarkan adanya temuan BPK terkait potensi kerugian keuangan daerah dalam penyelenggaraan CFD Buah Batu, CFD Dago, dan Braga Bebas Kendaraan (Braga Beken).

Dalam pemberitaan sebelumnya, Farhan menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan Kota Bandung menggunakan anggaran penyelenggaraan kegiatan untuk melibatkan warga sekitar dan komunitas dalam mendukung penertiban serta pengamanan kegiatan.

Atas pernyataan tersebut, Komunitas BBC menyatakan keberatan dan meminta penjelasan lebih lanjut mengenai dasar hukum, mekanisme penganggaran, bentuk kegiatan, penerima pembayaran, hingga dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut.

Dalam pernyataan sikapnya, Komunitas BBC menyampaikan empat tuntutan kepada Pemerintah Kota Bandung.

Pertama, meminta pencabutan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 551/Kep.111-Dishub/2023 tertanggal 16 Januari 2023.

Kedua, mendesak dilakukannya pengusutan dan tindak lanjut secara menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan serta potensi kerugian keuangan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan CFD Buah Batu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketiga, meminta Wali Kota Bandung memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban publik terkait penggunaan anggaran penyelenggaraan yang disebut digunakan untuk melibatkan warga dan komunitas.

Keempat, meminta Pemerintah Kota Bandung mengembalikan keterlibatan Komunitas BBC dalam penyelenggaraan Car Free Day Buah Batu dengan mempertimbangkan sejarah, kontribusi, serta mekanisme hukum dan administratif yang berlaku.

Komunitas BBC berharap penyelenggaraan Car Free Day Buah Batu ke depan dapat kembali menjadi ruang partisipasi masyarakat yang terbuka, inklusif, dan mampu memberikan manfaat bagi lingkungan, kesehatan warga, serta perekonomian masyarakat sekitar.[R]