Wali Kota Cimahi Ngatiyana Dukung Konsolidasi Buruh Cimahi, Dorong Kesejahteraan dan Kondusivitas Jelang UMK 2027

Pemerintahan19 views

REPUBLIKAN – Menjelang penetapan Upah Minimum Kota (UMK) 2027, serikat buruh di Kota Cimahi mulai memperkuat konsolidasi. Dengan jumlah tenaga kerja yang mencapai sekitar 70.000 orang, kebijakan pengupahan mendatang dinilai menjadi persoalan strategis yang harus diperjuangkan secara serius tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha.

Konsolidasi yang melibatkan SPN, SBSI 92, SPSI, GOBSI, FPPB, dan FSPMI tersebut berlangsung di Kantor Kecamatan Cimahi Selatan, Selasa (17/11/2026). Kegiatan ini mendapat dukungan langsung dari Wali Kota Cimahi, Ngatiyana.

Kehadiran sejumlah organisasi buruh dalam konsolidasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan menyatukan langkah menghadapi dinamika ketenagakerjaan, terutama menjelang pembahasan kenaikan upah minimum tahun 2027.

Wali Kota Cimahi Ngatiyana menegaskan, kebersamaan antars erikat pekerja menjadi salah satu modal penting dalam menjaga stabilitas hubungan industrial. Menurutnya, komunikasi yang baik harus terus dibangun agar kepentingan pekerja dan keberlangsungan aktivitas perusahaan dapat berjalan beriringan.

“Konsolidasi ini bertujuan mempererat silaturahmi antara serikat buruh dan serikat pekerja agar terjalin kekeluargaan yang kuat di antara kita. Harapannya, kondisi Kota Cimahi tetap aman, sejahtera, dan semakin maju,” ujar Ngatiyana.

Ia memastikan Pemerintah Kota Cimahi mendukung berbagai program serikat buruh dan serikat pekerja, khususnya kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

Sementara itu, Ketua SPN Kota Cimahi, Saehudin, menegaskan bahwa perjuangan buruh tidak boleh hanya berorientasi pada kenaikan upah. Menurutnya, serikat pekerja juga harus memiliki tanggung jawab menjaga kondusivitas hubungan industrial agar perusahaan tetap mampu beroperasi dan mempertahankan tenaga kerjanya.

“Kami sebagai serikat pekerja juga harus peduli terhadap kondusivitas Kota Cimahi, termasuk kondisi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sini. Jangan sampai hubungan industrial terganggu sehingga berdampak terhadap keberlangsungan usaha maupun tenaga kerja,” tegas Saehudin.

Ia mengungkapkan, sekitar 70.000 tenaga kerja saat ini tersebar di berbagai perusahaan di Kota Cimahi. Angka tersebut menunjukkan besarnya kepentingan masyarakat yang dipertaruhkan dalam setiap kebijakan ketenagakerjaan.

Saehudin juga menyoroti fenomena sejumlah perusahaan yang sebelumnya memindahkan kegiatan usahanya ke daerah lain dengan pertimbangan tingkat upah yang lebih rendah. Kondisi ini, menurutnya, harus menjadi perhatian dalam merumuskan kebijakan pengupahan agar tidak berdampak terhadap keberlangsungan industri dan kesempatan kerja.

Karena itu, pembahasan UMK 2027 harus dilakukan secara proporsional. Kenaikan upah perlu mempertimbangkan indikator ekonomi, termasuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tanpa mengesampingkan kebutuhan hidup serta kesejahteraan pekerja.

Terkait mekanisme penetapan UMK 2027, Saehudin menjelaskan bahwa pembahasan akan dilakukan terlebih dahulu melalui Dewan Pengupahan. Hasilnya kemudian direkomendasikan kepada Wali Kota Cimahi untuk diteruskan kepada Gubernur Jawa Barat.

Ia menyebutkan, sesuai jadwal yang menjadi acuan dalam pembahasan tersebut, penetapan upah minimum oleh gubernur ditargetkan pada 25 November 2026.

“Kalau melihat inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi, ada angka yang menjadi perhatian kami. Namun, tentu semuanya akan dibahas terlebih dahulu di Dewan Pengupahan. Hasil pembahasan itulah yang nantinya direkomendasikan kepada Wali Kota untuk diteruskan kepada gubernur,” jelasnya.

Saehudin berharap penetapan UMK 2027 tidak sekadar menghasilkan angka kenaikan upah, tetapi benar-benar memberikan kepastian dan perlindungan bagi pekerja sekaligus menjaga iklim usaha tetap sehat.

Menurutnya, jangan sampai perjuangan meningkatkan kesejahteraan buruh justru tidak dibarengi dengan strategi menjaga keberlangsungan perusahaan. Sebaliknya, kepentingan dunia usaha juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak dan kesejahteraan pekerja.

Dengan demikian, pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dituntut memiliki komitmen yang sama dalam membangun hubungan industrial yang adil. Sebab, keberlangsungan industri dan kesejahteraan buruh merupakan dua kepentingan yang saling berkaitan dan menentukan masa depan ketenagakerjaan di Kota Cimahi. [R]

Comment