Hibah Rp10,4 Miliar untuk Yayasan Tim Hukum Jabar Istimewa, Publik Pertanyakan Prioritas Pemprov Jabar

Hukum1 views

REPUBLIKAN – Kebijakan pergeseran anggaran hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2025 menyisakan sejumlah pertanyaan serius mengenai transparansi, prioritas, dan konsistensi kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Ketika ratusan yayasan dan pondok pesantren harus kehilangan kesempatan memperoleh bantuan hibah dengan alasan efisiensi serta pembenahan tata kelola, justru muncul alokasi hibah sebesar Rp10,4 miliar kepada Yayasan Tim Hukum Jabar Istimewa.

Fakta tersebut menjadi sorotan karena yayasan yang menerima dana fantastis dari APBD itu diketahui baru dilegalkan sebagai badan hukum pada 2025.

Sementara itu, ratusan lembaga pendidikan keagamaan yang sebelumnya masuk dalam daftar calon penerima hibah harus menerima kenyataan bahwa anggaran mereka dicoret.

Persoalannya bukan semata-mata siapa yang berhak menerima hibah, melainkan bagaimana pemerintah menentukan prioritas, melakukan verifikasi, serta memastikan prinsip keadilan diterapkan secara konsisten kepada seluruh calon penerima bantuan.

Pada awal pemerintahan Dedi Mulyadi, Pemprov Jabar melakukan pergeseran anggaran APBD 2025 yang berdampak besar terhadap alokasi hibah di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

Berdasarkan dokumen Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD 2025, terdapat 372 lembaga yang sebelumnya direncanakan menerima hibah melalui Sub Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual, namun, sebanyak 370 lembaga akhirnya batal menerima bantuan tersebut.

Dari ratusan calon penerima, hanya dua lembaga yang masih mendapatkan alokasi, yakni Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Jawa Barat sebesar Rp9 miliar dan Yayasan Mathlaul Anwar Ciaruteun Udik, Kabupaten Bogor, sebesar Rp250 juta.

Dengan demikian, anggaran hibah pada subbidang tersebut menyusut drastis dari rencana awal Rp153,580 miliar menjadi Rp9,250 miliar.

Sementara total anggaran hibah di Biro Kesra yang sebelumnya direncanakan mencapai Rp345,845 miliar mengalami perubahan menjadi Rp132,510 miliar.

Kebijakan tersebut ketika itu dijelaskan sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola anggaran agar penyaluran bantuan tidak terus-menerus dinikmati lembaga yang sama atau yayasan yang memiliki akses politik.

Dedi Mulyadi bahkan pernah menegaskan bahwa penerima hibah harus lebih merata dan tidak hanya jatuh kepada lembaga yang mempunyai kedekatan dengan kekuasaan.

Pernyataan tersebut menjadi penting ketika publik kemudian menemukan adanya realisasi hibah bernilai miliaran rupiah kepada Yayasan Tim Hukum Jabar Istimewa.

Berdasarkan informasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Yayasan Tim Hukum Jabar Istimewa tercatat menerima hibah sekitar Rp10,4 miliar dari Pemprov Jabar pada Tahun Anggaran 2025.

Nilai tersebut tentu bukan angka kecil. Terlebih, dana yang bersumber dari APBD merupakan uang publik yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Keberadaan yayasan ini juga menarik perhatian karena dikenal memiliki kedekatan profesional dengan lingkungan Gubernur Dedi Mulyadi.

Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa sekaligus Ketua Yayasan, Dr. Jutek Bongso, S.H., M.H., memberikan penjelasan bahwa dana hibah tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pendampingan dan bantuan hukum bagi masyarakat Jawa Barat.

Menurut Jutek, kegiatan bantuan hukum sebenarnya sudah berjalan sejak 2023 dan 2024 menggunakan dana pribadi, sebelum yayasan tersebut resmi berbadan hukum pada 2025.

Pembentukan yayasan kemudian dilegalkan untuk mendukung program Gubernur Jawa Barat dalam memperluas akses bantuan hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian publik adalah usia badan hukum yayasan ketika memperoleh hibah.

Menanggapi pertanyaan mengenai kelayakan yayasan yang relatif baru berdiri sebagai penerima bantuan pemerintah, Jutek menyatakan bahwa peraturan Kementerian Dalam Negeri maupun peraturan daerah tidak menetapkan persyaratan usia minimal tiga tahun bagi yayasan penerima hibah.

Menurutnya, ketentuan mengenai usia minimal lebih berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan (ormas).

“Yang diatur itu adalah ormas. Tidak ada aturan minimum harus tiga tahun. Kami namanya pengguna kan kami mengajukan. Ketika kami mengajukan diverifikasi dan tidak ada yang dilanggar, ya disetujui,” ujar Jutek kepada awak media, Jumat, (20/11/2026).

Namun, persoalan yang lebih mendasar tetap perlu dijelaskan pemerintah. Apakah seluruh tahapan pengajuan, verifikasi administrasi, penilaian kelayakan, penganggaran, hingga penetapan penerima telah dilaksanakan sesuai ketentuan?

Selain memenuhi persyaratan formal, pemerintah juga berkewajiban memastikan bahwa pemberian hibah memenuhi prinsip kepatutan, kewajaran, efektivitas, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Apalagi, nilai hibah yang mencapai Rp10,4 miliar membutuhkan pertanggungjawaban yang sebanding dengan besarnya anggaran.

Jutek menjelaskan bahwa layanan bantuan hukum tersebut melibatkan lebih dari 250 advokat yang tersebar di berbagai wilayah Jawa Barat.

Jutek menegaskan dana hibah bukan digunakan untuk membayar honorarium advokat, melainkan untuk mengganti biaya operasional pendampingan hukum.

Biaya tersebut antara lain mencakup pembelian materai, pencetakan dokumen, pendaftaran gugatan, transportasi, konsumsi, serta kebutuhan kesekretariatan.

Terkait jumlah penanganan perkara, Jutek mengklaim pihaknya telah menangani 1.282 perkara sepanjang 2025.

“Itu per perkara ya, per kuasa bukan per orang. Termasuk sengketa yang melibatkan warga satu desa,” jelasnya.

Jutek bahkan menyebut angka penanganan tersebut sebenarnya melampaui kapasitas pembiayaan apabila dihitung berdasarkan alokasi anggaran. Menurut perhitungannya, anggaran yang tersedia hanya mencukupi sekitar 600 hingga 700 perkara, klaim tersebut tentu menarik untuk diuji melalui data yang terukur.

Berapa perkara yang benar-benar ditangani? Berapa jumlah masyarakat penerima manfaat? Bagaimana distribusi pendampingan di setiap kabupaten dan kota? Serta berapa biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk setiap perkara?

Pertanyaan tersebut penting agar manfaat hibah tidak hanya berhenti pada laporan administratif, tetapi benar-benar dapat dibuktikan melalui hasil pelayanan kepada masyarakat.

Jutek juga menyatakan penggunaan dana hibah telah diperiksa BPK sekitar Februari 2026, termasuk melalui pemeriksaan lapangan dan uji petik kepada penerima manfaat.

Jutek mengklaim hasil pemeriksaan tersebut clear and clean. Bahkan, dokumen pertanggungjawaban yang diserahkan disebut mencapai lebih dari enam meter.

Namun, dalam prinsip akuntabilitas keuangan negara, pemeriksaan BPK harus dipahami berdasarkan ruang lingkup dan kesimpulan resmi dalam laporan pemeriksaan.

Pernyataan bahwa dana telah diaudit tidak otomatis menutup ruang bagi publik untuk mempertanyakan efektivitas, ketepatan sasaran, dan transparansi penggunaan anggaran.

Karena itu, substansi LHP BPK perlu dibuka dan dijelaskan secara proporsional, termasuk apakah terdapat catatan, rekomendasi, atau temuan tertentu terkait pemberian maupun penggunaan hibah tersebut.

Publik berhak mengetahui bukan hanya apakah laporan pertanggungjawaban telah disampaikan, tetapi juga apakah anggaran miliaran rupiah itu benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan pemberiannya.

Persoalan ini membawa publik kembali pada kebijakan Dedi Mulyadi ketika memangkas hibah untuk ratusan pesantren.

Saat itu, alasan yang dikemukakan adalah pembenahan tata kelola, pemerataan bantuan, serta menghindari praktik penyaluran hibah yang hanya menguntungkan lembaga tertentu karena kedekatan politik.

Kini, ketika yayasan yang baru berbadan hukum pada 2025 memperoleh hibah sekitar Rp10,4 miliar, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka apa dasar pertimbangan dan indikator kelayakan yang digunakan, apakah seluruh calon penerima hibah mendapatkan standar verifikasi yang sama?

Bagaimana mekanisme penentuan prioritas antara lembaga pendidikan keagamaan, pesantren, dan yayasan bantuan hukum?

Siapa yang mengusulkan, memverifikasi, merekomendasikan, dan menyetujui hibah tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan itu bukan tuduhan terhadap penerima hibah, melainkan bagian dari kontrol publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Sebab, jika alasan pembenahan tata kelola digunakan untuk mencoret ratusan calon penerima hibah, standar transparansi yang sama semestinya diterapkan kepada seluruh penerima bantuan, tanpa pengecualian.

Menariknya, Jutek memastikan Yayasan Tim Hukum Jabar Istimewa tidak akan kembali mengajukan maupun menerima dana hibah pada 2026 dan tahun-tahun berikutnya.

Jutek menegaskan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat Jawa Barat akan tetap berjalan meskipun tanpa dukungan dana hibah pemerintah.

“Saya pastikan ke depan dana hibah itu tidak akan kami terima lagilah. Kami ini bukan advokat yang bisa dijualbeli,” tutupnya.

Pernyataan tersebut tentu menjadi sikap yang perlu dicatat. Namun, keputusan tidak menerima hibah pada masa mendatang tidak serta-merta menghapus kebutuhan untuk menjelaskan secara terbuka penggunaan dana Rp10,4 miliar yang telah diterima.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang yayasan mana yang memperoleh bantuan dan lembaga mana yang dicoret.

Ini menyangkut konsistensi kebijakan pemerintah, transparansi pengelolaan APBD, serta keadilan dalam mendistribusikan uang rakyat.

Jika pembenahan tata kelola menjadi alasan untuk menghentikan bantuan kepada ratusan pesantren, masyarakat tentu berhak memperoleh penjelasan mengapa sebuah yayasan yang baru berdiri justru bisa mendapatkan hibah hingga Rp10,4 miliar.

Uang APBD bukan milik gubernur, bukan milik yayasan, dan bukan milik kelompok tertentu. Uang tersebut adalah uang rakyat yang setiap rupiahnya wajib dipertanggungjawabkan.[R]

Comment