by

Tia Fitriani Dilantik Sebagai Ketua DPD FPPI Jabar, Sikapi Penanganan Limbah & Perbaikan Lingkungan

-Ragam-184 views

REPUBLIKAN, Bandung – Acara Berlangsung dengan sukses yaitu Musyawarah Daerah (Musda) II DPD Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Jawa Barat dan sekaligus pelantikan pengurus baru masa jabatan (2021 – 2026), berlokasi di FOX HARRIS Hotel City Center di Jl. Jawa No. 3 Bandung, pada Sabtu (18/12/2021)

Perhelatan yang berlangsung meriah dan diikuti oleh para pengurus dari 27 Kota/Kabupaten di Jawa Barat, dalam pembukaannya selain dihadiri Ketua Umum DPP FPPI, DR. Marlinda Irawati, MSI, pada sesi pembukaannya sempat dihadiri secara virtual oleh Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat.

Secara umum Ridwan Kamil, mengapresiasi beberapa pencapaian selama FPPI berkiprah di Jawa Barat:”Perhatian penuh atas perkembangan isu-isu pemberdayaan perempuan, dan anak di antara seperlima penduduk Indonesia yang tinggal di Jawa Barat, tak kurang sering dilontarkan dari FPPI Jabar. Selama ini kita dan seterusnya harus tetap bermitra, demi peningkatan kesejahteraan warga Jabar dan Indonesia pada umumnya.”

Tiba pada akhir sesi Musda II ini, telah lahir kepemimpinan baru di DPD FPPI Jabar, Dra. HJ. Tia Fitriani (2021 – 2026) menggantikan HJ. Ega Megantari, S.H. Ikom.

“Ke depan dengan pergantian kepemimpinan yang kental dengan nuansa musyawarah mufakat, sosok DPD FPPI Jabar bisa lebih berperan turun ke msyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak di provinsi yang menjadi penyangga ibukota RI,” ujar Marlinda Irawati dengan menambahkan kepada salah satu tamu undangannya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Barat Iip Hidayat –“Mohon titip ya Pak ini Ibu Tia sebagai Ketua yang baru, dengan segala programnya …”

Program Prioritas

Kepada puluhan awak media, Tia Fitriani yang sehari-hari juga dikenal sebagai Ketua Fraksi NasDem DPRD Jabar, menyatakan prioritas program awal setelah terpilih membiduki DPD FPPI Jabar, di antaranya: Mewujudkan amanah dari Ketum DPP FPPI untuk segera terjun ke masyarakat. Aksi nyata itu, menemui para perempuan Jawa Barat yang masih memerlukan berbagai bantuan. Yang paling khusus menurutnya, harus ada upaya segera menekan angka kriminalitas, apalagi menekan kasus kekerasan seksual yang meresahkan kita akhir-akhir ini.

“Lainnya, fenomena darurat lingkungan ini harus bisa diminimalisir. Aksinya, para perempuan harus memulai menangani produk limbah rumah tangga secara mandiri. Contohnya, menangani limbah minyak jelantah. Ini sepertinya hanya hal kecil, padahal sangat penting. Saat ini terjadi kerusakan lingkungan, akibat ketidakpahaman kita menangani limbah tersebut. Limbah ini, banyak dibuang begitu saja. Bila dibuang ke tanah, akan menutup pori-pori tanah, dan berakibat tanah menjadi mengeras. Lalu tanah itu, tidak produktif, bila dibuang ke sungai atau air, akan mengganggu ekosistem atau biota sungai maupun laut. Segera para perempuan di Jawa Barat, harus lebih peduli terhadap aspek lingkungan, dan kami akan mengajarkan bagaimana mengolah produk-produk limbah ini menjadi sesuatu yang berguna. Termasuk, nantinya akan meningkatkan perekonomian mereka.”

Menanggapi pritoritas program kerja dari Ketua DPD FPPI Jabar yang baru, salah satu peserta Musda II ini Ewik Susilowati yang dirinya diumumkan akan menjadi salah satu pemegang amanahnya nanti:

”Pas-nya saya ditempatkan sebagai apa, tadi belum terdengar jelas. Intinya, siap membantu Ibu Tia Fitriani bersama rekan-rekan,” ujar Ewik Susiloati yang merasa prihatin atas masih sedikitnya perhatian kita untuk menangani limbah rumah tangga seperti minyak jelantah, plastic, dan semacamnya –“Tadi Ibu Ketum FPPI bersama Ibu Tia Fitriani telah berkeliling ke sejumlah stand yang mengolah limbah. Terdengar kesepakatan keduanya akan menggalakkan aksi memerangi limbah ini di Jabar.”

Pernyataan Sikap

Tia Fitriani usai memaparkan sejumlah prioritas untuk diwujudkan dalam masa kepemimpinannya, ia memanfaatkan momen melancarkan pernyataan sikap, terkait perlunya penanganan atas fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Jabar (kasus Boarding School Madani, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Depok.

Dalam paparannya, Tia Fitriani merujuk pada data kekerasan berdasarkan studi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat pada 2020,”kasus kekerasan seksual masih mendominasi,” ujarnya dengan nada geram.

Detilnya, dari 1412 bentuk kekerasan yang dilaporkan di 27 kabupaten/kota, 548 di antaranya adalah kasus pelecehn seksual. Terbanyak kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sukabumi, yakni 136 kasus. Disusul Kota Bekasi dengan 59 kasus, dan ketiga Kota Bandung 42 kasus.

“Terkini, yang lebih memprihatinkan terjadi di tiga kota di Jawa Barat. FPPI Jawa Barat menyesalkan terjadinya kekerasan seksual terhadap santriwati di Bandung, Tasikmalaya, dan Kota Depok,” tegasnya dengan melayangkan 7 butir tuntutan serta perhatian kepada semua pihak terkait, dalam hal penegakan hukum, keadilan bagi para korban, termasuk kepada Kementerian Agama untuk lebih keras meningkatkan pengawasan kepada Lembaga Pendidikan binaannya.

“Rekomendasi untuk DPR RI, segera sahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan memberikan penegasan terhadap hak-hk korban, termasuk untuk tidak mengalami kriminalisasi akibat kasus yang menimpanya,” demikian pungkas Tia Fitriani.[hs/sa]

Comment

News Feed