Pendaftaran Parpol Jelang Pemilu, Ini Syarat Bisa Lolos Verifikasi KPU

Politik856 views

REPUBLIKAN, Bandung – Tahapan dan Jadwal Pemilu Serentak tahun 2024 sudah ditetapkan melalui Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022.Diungkapkan Anggota KPU Jawa Barat yang membidangi perencanaan dan logistik, Nina Yuningsih, pihaknya sedang menyiapkan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai peserta Pemilu 2024.

“Sekarang (KPU Jabar) sedang berfokus untuk pendaftaran dan verifikasi partai politik,” kata Nina diujung telepon seluler, Kamis (14/7/2022).

Menurut Nina, pendaftaran partai politik peserta Pemilu akan dilakukan oleh KPU RI di Jakarta.

“Pendaftaran nanti awal Agustus di KPU RI,” ujarnya.

Disinggung soal kriteria apa yang disyaratkan KPU supaya sebuah partai bisa dinyatakan lolos verifikasi, Nina belum bisa merincinya. Pasalnya aturan resmi terkait hal itu belum dirilis secara resmi.

“Peraturan KPU-nya belum terbit,” ucapnya singkat.

Namun demikian, di web kemendagri.go.id, disebutkan, ada beberapa ketentuan baru pasca adanya judicial review.

Pasal 173 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan, Parpol peserta Pemilu merupakan Parpol yang telah ditetapkan atau lolos verifikasi oleh KPU. Adapun mengenai syarat pendaftaran Parpol peserta Pemilu 2024 sepenuhnya telah diatur dalam Pasal 173 Ayat (2) antara lain:

1. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
2. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
3. Memiliki kepengurusan di 75 persen (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
4. Memiliki kepengurusan di 50 persen (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
5. Menyertakan paling sedikit 30 persen (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
6. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
7. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
8. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
9. Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas partai politik kepada KPU.[rls]

Comment