Eka Santosa Ketua DGP8 Jabar Inisiasi Posko Gerakan Rakyat

REPUBLIKAN, Bandung – Relawan pendukung Calon Presiden RI Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden RI Mahfud MD yang tergabung dalam DGP8 (Dukung Ganjar Presiden ke-8) menginisiasi pendirian Posko Gerakan Rakyat di tiga wilayah Kota dan Kabupaten di Jawa Barat.

Pendirian Posko Gerakan Rakyat tersebut didirikan atas respon perkembangan dilapangan di masa kampanye pada beberapa kejadian dugaan ketidaknetralan jelang Pilpres 2024.

Dugaan tersebut terkait viralnya video ketidaknetralan oknum ASN Satpol PP di Kabupaten Garut Jawa Barat.

Dalam video berdurasi beberapa detik tersebut memperlihatkan dukungan terhadap Capres-Cawapres tertentu.

Juru bicara para oknum Satpol PP Garut itu mengaku berasal dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut.

Rencananya Relawan DGP8 akan mendirikan Posko Gerakan Rakyat di Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran.

DGP8 akan mendirikan Posko Gerakan Rayat pertama di Pamarican Ciamis pada 13 Januari 2024 mendatang.

Posko tersebut sebagai wadah relawan Ganjar-Mahfud untuk berkontribusi dalam mengawal netralitas pilpres 2024.

Terkait pendirian Posko Gerakan Rakyat tersebut, Ketua DGP8 Provinsi Jawa Barat Eka Santosa menyoroti agar Pilpres 2024 berjalan jujur dan adil.

“Insiden demi insiden terjadi di lapangan di masa kampanye inilah yang menginisiasi Relawan DGP8 mendirikan Posko Gerakan Rakyat,” kata Eka Santosa, Kamis, (4/1/2024), di Media Center Pemenangan Ganjar-Mahfud DGP8 Provinsi Jawa Barat, jalan Gatot Subroto No.319 Kota Bandung.

“Sehingga kita bersama-sama rakyat akan mengawal Pemilu agar jujur, adil dan damai tanpa insiden yang berarti, hingga bertemunya Presiden dan Wakil Presiden 2024 nanti,” ujar Eka Santosa.

Lebih lanjut Eka Santosa mengatakan, penyelenggara Pemilu bisa mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran kampanye yang terjadi.

“Ibarat sepakbola, kerusuhan terjadi karena wasit tidak mengambil keputusan yang adil,” tegas Eka Santosa.

Eka Santosa menambahkan, penyelenggara Pemilu harus cepat menindak pelanggaran peraturan kampanye.

“Bukan hanya melakukan pengamanan, apalagi membiarkan pelanggaran terjadi,” ujar Eka Santosa.

Eka Santosa berharap, dengan berdirinya Posko Gerakan Rakyat, dapat turut serta menjaga netralitas Pilpres 2024.

“Semoga dengan adanya Posko Gerakan Rakyat ini, kami bisa ikut berkontribusi untuk mendidik masyarakat dalam berpolitik,” pungkas Eka Santosa.[R]