Doni Hutabarat Anggota DPRD Jabar Angkat Bicara Soal Pembangunan Waduk Cibeet dan Cijurey

REPUBLIKAN, Bandung – Pemerintah pusat sudah mencanangkan puluhan proyek strategi nasional (PSN), dua diantaranya terdapat di Kabupaten Bogor yaitu PSN Pembangunan Waduk Cibeet dan Cijurey.

Berdasarkan dari Pemerintah Kabupaten Bogor, bahwa Pembangunan Waduk Cibeet dan Cijurey adan menggusur sebanyak 5.824 KK di tiga kecamatan, yakni Kec.Sukamakmur, Tanjungsari dan Cariu.

Waduk Cibeet akan dibangun diatas lahan seluas 1.700,26 hektare, yang ada di Kecamatan Cariu dan Tanjungsari. Sedangkan Waduk Cijurey akan dibangun diatas lahan seluas 203,9 hektare meliputi tiga kecamatan, yakni Sukamakmur, Cariu dan Tanjungsari.

Untuk Waduk Cibeet akan menggusur rumah yang dihuni 5.697 KK di beberapa desa seperti Bantarkuning, Cariu, Cibatutiga, Cikutamahi, Karyamekar, Mekarwangi di Kecamatan Cariu serta Desa Antajaya dan Desa Tanjungrasa di Kecamatan Tanjungsari.

Sedangkan Waduk Cijurey akan menggusur rumah-rumah yang dihuni 127 KK di Desa Karyamekar Kecamatan Cariu, Desa Sukadamai dan Sukaharja Kecamatan Sukamakmur serta Desa Selawangi di Kecamatan Tanjungsari.

Akan dibangunnya Waduk Cibeet dan Cijurey tersebut, tujuannya untuk pengendalian banjir di wilayah hilir Sungai Citarum dan juga sabagi sumber air persawahan disaat musim kemarau.

Anggota DPRD Jabar Doni Maradona Hatabarat dari Dapil Kab Bogor angkat bicara, membenarkan bahwa di Kab Bogor akan dibangun Waduk Cibeet dan Cijurey yang lokasi di tiga kecamatan yakni Kec.Sukamakmur, Tanjungsari dan Cariu.

Pembangunan kedua waduk tersebut merupakan Program PSN, yang dicanangkan oleh Pemerintah pusat dan harus tetap berlanjut. Namun, pembangunan terkendala soal pembebasan lahan.

Doni Maradona mengatakan, dampak dari kedua pembangunan Waduk tersebut, akan menggusur sebanyak 5,800 KK lebih. Baru sebagian kecil yang sudah bersedia diganti untung lahannya, tetapi mayoritas masih menolak atau belum dapat menerima pembebasan lahan.

Ada dua yang disampaikan perwakilan warga dari tiga kecamatan tersebut, pertama, harga pembebasan lahan yang ditawarkan pemerintah memalui BBWS Citarum, dinilai belum cocok. Kedua, di lahan untuk Waduk Cibeet dan Cijurey tersebut, terdapat situs makam leluhur masyarakat setempat.

Saya sudah sampaikan ke Warga, bahwa yang namanya proyek PSN, itu harus tetap jalan. Jadi kalaupun warga tetap ngotot bertahan dan tidak mau menerima harga pembebasan lahan yang ditawarkan pemerintah. Maka uang ganti untung tersebut akan dititipan oleh pemerintah ke Pengadilan Kab Bogor.

Lantas apa solusinya, agar warga mau melepaskan lahannya dan menerima harga ganti untung yang ditawarkan pemerintah ?

Solusinya, Duduk bersama, antara pemegang proyek Kementerian PUPR, Pelaksana Proyek BBWS Citarum, Kepala Desa, Warga dan Tim Apriasil duduk bersama .

Namun terkadang pihak Pemegang dan Pelaksana proyek, baik PUPR ataupun BBWS Citarum tidak mau rumit, bahkan takut bertemu sekian banyak orang. Padahal dengan duduk bersama, dapat menekan kost dan kepastian hukumnya jelas serta minim konplik, kata Doni.

Sebagai Wakil Rakyat dari Kab Bogor, apakah Bang Doni sapaan Doni Maradona bersedia membantu warga di 3 kecamatan yang terdampak pembangunan Waduk Cibeet dan Cijurey ?

Terus terang persoalan pembebasan lahan untuk Waduk Cibeet dan Cijurey, saya masih ragu, apakah belum bersedianya warga melepas lahannya karena harga ganti untung belum sesuai atau bagaimana.

Sedangkan terkait situs makam leluhur warga, pasti akan dipindahkan ketempat yang tidak terdampak pembangunan proyek.

Selain itu, hingga kini belum ada pengaduan dari masyarakat dari tiga kecamatan terdampak, maka saya belum berani turun langsung kelapangan, ujarnya.

Disamping itu, saya juga tidak mau dianggap ada kepentingan, apalagi mau ikut-ikut dapat pekerjaan dari proyek PSN Waduk Cibeet dan Cijurey.

Saya berharap, Warga terdampak pembangunan Waduk Cibeet dan Cijurey berkenan melapaskan lahannya dan menerima harga ganti untung yang ditawarkan pemerintah. Sehingga pembangunan proyek PSN Waduk Cibeet dan Cijurey, terus berjalan dan selesai, tepat waktu, harap Bang Doni anggota Komisi IV DPRD Jabar ini.[R/tim]