REPUBLIKAN – Industri media lokal di Indonesia tengah menghadapi situasi kritis. Banyak perusahaan pers, khususnya di daerah, terancam gulung tikar di tengah gempuran disrupsi digital dan minimnya dukungan dari pemerintah. Hal ini diungkapkan Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Jawa Barat, Sony Fitrah Perizal.
Menurut Sony, media lokal saat ini berada di ambang senjakala. “Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah, tetapi kapan media lokal akan benar-benar tumbang jika situasi ini terus dibiarkan,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Senin (9/6/2025).
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
Ia menyoroti peran pers sebagai salah satu pilar demokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, idealisme tersebut, kata dia, kian sulit dijalankan di tengah lemahnya infrastruktur, minimnya SDM profesional, dan ketergantungan pada anggaran publikasi dari pemerintah.
Pemerintah Tarik Dukungan, Dana Publikasi Mengalir ke Media Sosial
Salah satu faktor penyebab krisis media lokal adalah kebijakan pemerintah yang memangkas drastis anggaran belanja media, baik di tingkat pusat maupun daerah. Anggaran tersebut kini banyak dialihkan ke platform media sosial seperti YouTube, TikTok, dan Instagram.
“Ini bukan hanya soal bisnis yang mati, tapi kedaulatan informasi kita juga terancam. Dana publikasi pemerintah justru memperkaya platform luar negeri, sementara jurnalisme lokal mati pelan-pelan,” tegasnya.
Sony juga mengkritik tren pejabat publik yang lebih memilih membangun citra di media sosial daripada menjalin kerja sama dengan media massa profesional. Akibatnya, informasi yang tersebar ke publik kerap tanpa proses verifikasi dan pertanggungjawaban etik.
PHK Massal dan Krisis Wartawan
Kondisi ini juga berdampak langsung pada tenaga kerja di sektor pers. Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap wartawan dan karyawan media menjadi fenomena yang kian umum terjadi.
“Sayangnya, tidak ada skema perlindungan atau insentif dari negara untuk memastikan keberlangsungan industri pers. Di mana negara saat para jurnalis kehilangan pekerjaannya?” kata Sony.
Dewan Pers Tak Bisa Sendirian
Meski Dewan Pers memiliki peran strategis dalam menjaga kemerdekaan pers dan menyelesaikan sengketa jurnalistik, lembaga ini disebut tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk mengatasi krisis ini sendiri.
“Dewan Pers tidak punya anggaran dan tidak punya kewenangan eksekusi. Menyelamatkan jurnalisme harus menjadi tanggung jawab negara,” ujarnya.
Seruan untuk Menyelamatkan Demokrasi
Sony menegaskan bahwa membiarkan media lokal mati sama dengan membiarkan demokrasi melemah. Ia mendorong pemerintah untuk tidak hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang membangun ekosistem media yang sehat.
“Kemerdekaan pers bukan hanya milik wartawan. Ini hak publik. Jika dibiarkan terus, senjakala pers bukan lagi ancaman, tapi kenyataan,” tutupnya.[R]
Comment