Usulan Dialog Masyarakat Pers Ditolak Pemprov Jabar, JMSI: Kami Kecewa, Tapi Tidak Akan Mundur

REPUBLIKAN, Kota Bandung – Kekecewaan mendalam dirasakan kalangan jurnalis di Jawa Barat setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara resmi menolak usulan kegiatan Dialog Masyarakat Pers Jawa Barat yang diajukan oleh Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Jawa Barat. Penolakan itu disampaikan melalui surat resmi dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat dengan alasan keterbatasan anggaran.

Isi Surat Penolakan Pemprov Jabar

Surat penolakan tersebut tertanggal 13 Juni 2025, dengan nomor 2872/KPG.15.04/SEKRE dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Diskominfo Jawa Barat, Dr. Ir. Ika Mardiah, M.Si. Dalam surat tersebut disebutkan:

“Bersama ini kami sampaikan bahwa saat ini belum dapat memberikan bantuan terhadap kegiatan dimaksud dikarenakan keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia.”

Surat ini juga ditembuskan kepada Gubernur Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Asisten Administrasi Sekretaris Daerah.

Pers Kecewa, Dialog Diharapkan Jadi Ruang Komunikasi Terbuka

Dialog yang diusulkan JMSI tersebut dimaksudkan sebagai wadah komunikasi terbuka antara insan pers dengan pemerintah daerah, guna membangun ekosistem media lokal yang sehat, profesional, dan berkelanjutan.

“Kami tidak sedang meminta dana untuk seremoni. Kami mendorong dialog agar tidak ada kebuntuan komunikasi antara pers dan pemerintah. Tapi ditolak begitu saja. Ini menunjukkan bahwa Pemprov Jabar tidak memiliki komitmen membangun ekosistem pers yang sehat,” tegas Sony, Ketua JMSI Jawa Barat.

Reaksi Keras dari Kalangan Jurnalis

Penolakan ini memicu gelombang kritik dari kalangan jurnalis. Dalam berbagai diskusi internal, sejumlah wartawan menyampaikan kekecewaan dan sindiran keras terhadap kebijakan Pemprov.

Dede Gumilar dari JMSI menyebut penolakan itu sebagai tindakan “lier”, mengindikasikan bahwa pemerintah tidak jujur dan bertentangan dengan narasi dukungannya terhadap kebebasan pers.

Sementara itu, Shahadat Akbar, Ketua Jurnalis Bela Negara (JBN) Jawa Barat dan pengurus inti JMSI, menulis satir, “Semua kena prank, ku gubernur konten”, menyindir fokus Pemprov Jabar yang dinilai lebih sibuk dengan pencitraan digital dibanding dialog substansial dengan stakeholder pers.

“Kudu rada galak beritana… ulah landai wae,” sindir Pipih Fendy, wartawan JMSI lainnya. Ia menyerukan agar media lebih kritis dan tidak lagi tunduk pada pola relasi pencitraan sepihak.

Ketimpangan Relasi dan Kritik Terhadap Pemerintah

Deni, pengurus JMSI lainnya, menyayangkan sikap pemerintah yang hanya mengandalkan media untuk menyebarkan programnya, namun menutup ruang saat media ingin menyampaikan aspirasi.

“Ketika pers dibutuhkan untuk menyebarluaskan program pemerintah, kita dicari. Tapi saat kita ingin berdialog, pintu tertutup,” ujarnya.

Sejumlah pengamat komunikasi turut menyoroti kondisi ini. Mereka menilai bahwa gaya kepemimpinan Pemprov Jabar terlalu berfokus pada personality branding dan konten viral, namun kurang memperhatikan infrastruktur komunikasi publik yang adil dan berimbang.

“Gubernur bisa viral tiap minggu, tapi apakah ia mau berdialog dengan para jurnalis di daerah yang setiap hari berjibaku menjaga informasi publik tetap hidup? Ini soal keberpihakan,” ujar Sarja Sutamso, praktisi media.

JMSI Tidak Akan Menyerah

Meski ditolak, JMSI dan para jurnalis yang mendukung agenda ini menyatakan akan terus memperjuangkan agar dialog tetap terlaksana. Mereka kini menjajaki dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD Jawa Barat, tokoh masyarakat, dan pengusaha lokal yang peduli pada keberlanjutan media.

“Kami akan tetap berupaya agar acara dialog ini bisa terwujud. Mungkin masih ada stakeholder di Jabar yang peduli pada masa depan pers lokal,” tandas Sony.

Tentang JMSI

Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) adalah organisasi yang mewadahi perusahaan media siber di Indonesia dan merupakan organisasi konstituen Dewan Pers. JMSI bertujuan membangun ekosistem pers digital yang sehat, profesional, dan kredibel serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan nasional dan daerah.

Fungsi dan Tujuan JMSI:
Mendorong profesionalisme dan kualitas media siber.

Menjadi wadah dan suara perusahaan media digital di Indonesia.

Menjalin kemitraan konstruktif dengan pemerintah dan publik.

Berkontribusi menjaga ketahanan informasi lokal di tengah dominasi platform global.

Peringatan hari jadi JMSI umumnya dirayakan bersamaan dengan Hari Pers Nasional (HPN) sebagai momentum konsolidasi insan pers nasional.[R]