REPUBLIKAN, Kota Bandung – Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, menilai maraknya fenomena doxing dan pembobolan data pribadi yang terjadi belakangan ini sebagai ancaman serius terhadap iklim demokrasi di Jawa Barat.
Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (hearing) yang digelar Komisi I DPRD Jabar pada Senin (4/8/2025), yang turut menghadirkan sejumlah pihak terkait, seperti Diskominfo Jabar, Disdukcapil, KPID, Komisi Informasi, serta aktivis demokrasi Neni Nur Hayati yang menjadi korban doxing.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
“Secara garis besar saya melihat fenomena ini adalah bentuk ancaman terhadap demokrasi. Siapa pun yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah, terutama kepada Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, akan ‘dikuliti’ di ruang digital,” ujar Rafael.
Menurut Rafael, kritik terhadap kebijakan publik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun menjadi tidak sehat jika kritik itu dibalas dengan serangan terhadap ranah privat seseorang, seperti asal suku, agama, atau latar belakang ras.
“Kalau dikuliti urusan publik, tidak masalah. Tapi kalau sudah menyasar pada aspek pribadi asal suku, agama, dan sebagainya itu berbahaya dan mengancam prinsip demokrasi,” tegasnya.
Rafael juga menyoroti peran Diskominfo Jabar yang dinilai belum maksimal dalam menciptakan ruang digital yang sehat. Ia meminta agar Diskominfo tidak hanya menjadi pelaksana teknis, melainkan pemimpin dalam menciptakan literasi digital yang konstruktif.
“Maksud saya, Diskominfo harus jadi leader, bukan pemicu. Jangan sampai ada ‘Jabar Saber Hoaks’ malah sebar hoaks. Ini pelajaran penting, dan tidak ada salahnya Diskominfo minta maaf secara terbuka. Tidak usah gengsi,” kritiknya.
Ia pun mendesak agar Diskominfo mengubah pendekatannya dan aktif membangun ruang digital yang tidak hanya bebas, tapi juga aman dan bertanggung jawab.
“Kalau pendekatannya masih defensif dan enggan terbuka terhadap kritik, bagaimana bisa masyarakat merasa terlindungi?” pungkas Rafael.[R]
Comment