REPUBLIKAN – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Komisi I Fraksi PAN, Toto Suharto, menyoroti serius kasus-kasus yang mencuat di ruang digital, mulai dari dugaan doxing terhadap aktivis hingga kebocoran data pribadi jutaan warga Jabar.
Dalam rapat dengar pendapat (hearing) yang digelar Komisi I DPRD Jabar pada Senin (4/8/2025), usai rapat Toto menyampaikan bahwa perlindungan data pribadi dan kebebasan berpendapat merupakan pilar penting demokrasi yang tidak boleh diabaikan.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
“Kasus doxing ini bukan sekadar persoalan personal, tapi sudah masuk ranah ancaman terhadap hak-hak warga negara. Apalagi ada dugaan kebocoran data 4,6 juta penduduk Jabar, ini sangat memprihatinkan,” ujar Toto.
Rapat tersebut menghadirkan perwakilan Diskominfo Jabar, Disdukcapil Jabar, KPID Jabar, Komisi Informasi Jabar, serta aktivis demokrasi Neni Nur Hayati, yang menjadi korban dugaan doxing.
Toto mendesak Diskominfo Jabar untuk lebih proaktif dalam melindungi ruang digital masyarakat, bukan sekadar merespons setelah masalah mencuat. Ia juga menilai perlunya langkah-langkah konkret, termasuk permintaan maaf terbuka kepada korban dan penjelasan transparan kepada publik.
“Kalau hanya menjawab somasi dan melakukan takedown, itu belum cukup. Masyarakat butuh jaminan keamanan data mereka, dan korban butuh pengakuan serta pemulihan,” tegasnya.
Terkait peran KPID dan Komisi Informasi Jabar, Toto berharap kedua lembaga tersebut tidak sekadar berlindung di balik keterbatasan kewenangan regulatif, melainkan mencari terobosan untuk ikut menciptakan ruang digital yang sehat.
Komisi I DPRD Jabar berkomitmen mendorong perbaikan sistem pengawasan dan perlindungan warga di dunia maya, sekaligus memastikan pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga demokrasi dan kebebasan berekspresi di Jawa Barat.[Joks/R]
Comment