REPUBLIKAN, Kabupaten Bandung – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Dra. Hj. Tia Fitriani, melakukan kunjungan lapangan sekaligus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Aula Kantor Desa Langensari, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Jumat (30/1/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya sembilan program unggulan gubernur yang saat ini tengah diimplementasikan di berbagai daerah.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
Dalam pertemuan itu, Tia Fitriani memantau pelaksanaan sejumlah program prioritas, antara lain pembangunan infrastruktur jalan hingga pelosok desa dan kawasan permukiman perkotaan, pembangunan jaringan irigasi di wilayah pertanian, serta penguatan ekosistem ekonomi pertanian berbasis organik yang terintegrasi dengan sektor kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
Selain sektor pertanian, pengawasan juga mencakup pengembangan layanan pendidikan berkarakter, program SMA/SMK gratis, serta penambahan ruang kelas baru untuk menjaga keseimbangan daya tampung sekolah negeri jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK. Pemerintah provinsi juga mendorong penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan investasi di kabupaten/kota yang memiliki kawasan industri tertata, pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, dan konsep smart city.
Di sektor kesehatan, Tia menyoroti upaya penyempurnaan layanan rumah sakit umum daerah (RSUD) kabupaten/kota melalui penambahan layanan spesialis, seperti kesehatan ibu dan anak, penyakit jantung, layanan cuci darah, kanker, serta penanganan stroke dengan fasilitas bedah dan operasi. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan layanan kesehatan yang selama ini terpusat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Pemerintah provinsi juga mendorong pemberian beasiswa dokter spesialis bagi putra daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik penyakit di masing-masing wilayah.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Desa Langensari Agus Kusumah, pengurus Relawan Dulur Satia, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, para ketua RT dan RW, kader PKK, kader Posyandu, serta warga Desa Langensari.
Dalam sambutannya, Agus Kusumah menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat desa, terutama terkait keterbatasan anggaran dana desa yang saat ini hanya dapat dimanfaatkan sekitar 38 persen untuk pembangunan fisik. Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur lingkungan dan pelayanan dasar masyarakat.
“Kebutuhan desa cukup besar, sementara anggaran yang tersedia terbatas. Karena itu, kami berupaya menghidupkan kembali semangat gotong royong masyarakat, termasuk melalui program padat karya tunai,” ujar Agus.
Ia berharap aspirasi yang disampaikan dalam musyawarah desa dapat diperjuangkan di tingkat provinsi agar mendapat dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai.
Menanggapi hal tersebut, Tia Fitriani mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Desa Langensari dan partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan masukan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat merupakan elemen penting dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Pengawasan ini tidak hanya mendengar laporan, tetapi juga mengevaluasi apakah sembilan program unggulan gubernur sudah terimplementasi dengan baik atau masih menghadapi kendala,” kata Tia.
Ia menilai, meskipun secara konsep program-program tersebut berpihak kepada masyarakat, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah persoalan, seperti ketidaksinkronan kebijakan, keterbatasan anggaran, serta perbedaan pemahaman di tingkat pelaksana.
Tia menegaskan, pengawasan DPRD tidak hanya berfokus pada administrasi dan serapan anggaran, tetapi juga pada kualitas hasil serta dampak nyata program terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Keberhasilan program tidak cukup diukur dari realisasi anggaran, melainkan dari sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan masukan warga, ia menyebut beberapa sektor masih memerlukan penguatan, terutama infrastruktur desa, layanan kesehatan seperti Posyandu, serta dukungan terhadap sektor pertanian melalui pembangunan jaringan irigasi.
Tia juga menyinggung kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tengah menghadapi tekanan, sehingga berdampak pada pengurangan anggaran sejumlah program strategis. Menurutnya, kondisi tersebut perlu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan ekspektasi berlebihan di masyarakat.
“Pengurangan anggaran tentu memengaruhi capaian program. Karena itu, perlu evaluasi dan penyesuaian agar kebijakan tetap realistis dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” katanya.
Ia menambahkan, sosialisasi sembilan program unggulan gubernur perlu terus diperkuat hingga ke tingkat desa agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan maupun pelaporan.
Menurut Tia, sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pembangunan desa, lingkungan hidup, transportasi publik, dan reformasi birokrasi pada dasarnya telah memiliki kerangka program yang jelas. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
“Masukan dari masyarakat akan kami sampaikan kepada pemerintah provinsi sebagai bahan evaluasi. Ini merupakan bagian dari fungsi DPRD untuk memastikan kebijakan publik terus diperbaiki,” ujarnya.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa dapat terus diperkuat sehingga sembilan program unggulan tersebut tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Barat. [R]
Comment