Hadapi Defisit Anggaran, Ayep Zaki Siapkan Sejumlah Langkah Tingkatkan PAD

SUKABUMI, REPUBLIKAN – Pemerintah Kota Sukabumi optimistis persoalan defisit anggaran yang nilainya mencapai lebih dari Rp100 miliar bisa diatasi melalui usulan kepada pemerintah pusat. Pemkot bahkan telah menyampaikan surat pengajuan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan akan terus mengawal prosesnya hingga ada keputusan.

Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki mengatakan nilai usulan yang diajukan pemerintah daerah diperkirakan mencapai Rp110 miliar. Namun, kepastian besaran anggaran yang akan disetujui baru bisa diketahui pada Maret 2027.

Menurut Ayep, seluruh pandangan fraksi DPRD pada dasarnya memiliki perhatian yang sama terhadap kondisi fiskal daerah. Apalagi, kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas sehingga diperlukan kehati-hatian dalam menyusun kebijakan anggaran.

“Saya secara prinsip sangat setuju dengan kehati-hatian. Situasi anggaran sekarang cukup minim akibat efisiensi TKD. Semua pandangan fraksi menggambarkan pentingnya kehati-hatian dalam mengelola anggaran,” ujarnya.

Terkait sorotan fraksi terhadap rencana pinjaman sebesar Rp89 miliar, Ayep mengatakan kemampuan membayar cicilan harus diperhitungkan secara matang. Meski demikian, ia tetap optimistis karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) tunai menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Ia menyebut PAD tunai pada 2026 mencapai sekitar Rp170 miliar dan diyakini masih akan meningkat pada 2027. Menurutnya, masih banyak potensi pendapatan yang bisa dioptimalkan.

Sejumlah sektor yang dinilai berpotensi meningkatkan PAD antara lain opsen pajak, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), serta retribusi daerah.

Selain itu, pembenahan sejumlah pasar juga diharapkan mampu mendongkrak penerimaan daerah. Beberapa di antaranya yakni Pasar Pelita, Pasar Gudang, dan Pasar Degung.

“Masih banyak ruang yang bisa kita optimalkan. Dari opsen, PBB-P2, PBJT, retribusi, termasuk pembenahan Pasar Pelita, Pasar Gudang, dan Pasar Rejowinangun. Ini akan menjadi tambahan PAD tunai kita,” jelasnya.

Mengenai defisit anggaran, Ayep menyebut kondisi tersebut bukan disebabkan buruknya kinerja pemerintah daerah. Menurut dia, capaian pemerintah justru menunjukkan perkembangan yang baik, terutama dari sisi PAD tunai.

Persoalan fiskal yang terjadi saat ini, lanjutnya, juga dipengaruhi adanya penundaan pembayaran sejumlah penerimaan yang seharusnya sudah masuk ke kas daerah.

Salah satu yang disoroti adalah piutang pembayaran dari BPJS Kesehatan sebesar Rp42 miliar. Ayep mengatakan jika pembayaran tersebut segera direalisasikan, maka kondisi keuangan daerah akan jauh lebih baik.

“Kalau tagihan BPJS sebesar Rp42 miliar itu dibayarkan, kita bisa loncat. Jadi uangnya ada, hanya terjadi penundaan pembayaran. Saya akan terus melobi agar piutang tersebut segera dibayarkan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan PAD tunai menjadi indikator penting karena merupakan pendapatan yang benar-benar diterima dan dapat langsung digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah daerah.

Sementara itu, persoalan defisit perlu dilihat secara menyeluruh karena berkaitan dengan kemampuan fiskal daerah serta kebijakan transfer dari pemerintah pusat.

Ayep berharap usulan penanganan defisit yang telah diajukan dapat disetujui pemerintah pusat. Sebab, jika tidak ada dukungan penyelesaian, kondisi keuangan daerah akan semakin berat dan berpengaruh terhadap pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga menilai persoalan efisiensi anggaran dan tekanan fiskal tidak hanya dihadapi Kota Sukabumi, tetapi juga dialami banyak daerah lain di Indonesia.

Terkait pandangan fraksi mengenai tata ruang, termasuk masukan dari Fraksi PKS, Ayep memastikan seluruh catatan dan masukan yang disampaikan DPRD akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.