REPUBLIKAN – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Rafael Situmorang, SH, menegaskan pentingnya peran kebijakan pemerintah daerah dan fungsi legislasi DPRD dalam memperkuat kerukunan umat beragama serta mencegah konflik sosial di Jawa Barat.
Hal tersebut disampaikan Rafael saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama dalam rangka Pencegahan Konflik Sosial di Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
Kegiatan yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Barat itu berlangsung di Jalan Rajawali Barat No. 87, Kecamatan Andir, Kota Bandung.
Dalam kesempatan tersebut, Rafael membawakan materi mengenai kajian umum ketatanegaraan dan pemerintahan daerah dengan fokus pada peran kebijakan dan fungsi legislasi DPRD dalam memperkuat kerukunan umat beragama.
Menurut Rafael, persoalan kerukunan umat beragama harus menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kualitas demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta kebebasan masyarakat dalam menjalankan keyakinannya.
Ia menyoroti sejumlah indikator demokrasi di Jawa Barat yang perlu mendapatkan perhatian, terutama terkait kebebasan beribadah, kebebasan pers, serta kebebasan berserikat dan berorganisasi.
Rafael menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dipaparkannya, posisi indeks demokrasi Jawa Barat mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bersama bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, data indeks demokrasi tersebut harus menjadi perhatian serius. Berdasarkan data statistik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat pada 2025 tercatat sebesar 80,86 atau berada di peringkat ke-19 dari 38 provinsi. Angka tersebut turun dibandingkan 2024 yang mencapai 82,80.
Rafael menegaskan, secara konstitusional hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya telah dijamin dalam Pancasila dan UUD 1945.
Namun, menurutnya, tantangan masih muncul dalam penerapan jaminan konstitusi tersebut di tengah kehidupan bermasyarakat. Dinamika sosial dan konstelasi politik terkadang turut memengaruhi pelaksanaan hak-hak warga negara.
Karena itu, ia menilai diperlukan komitmen bersama agar kebijakan pemerintah daerah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, khususnya dalam menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Rafael Dorong Penguatan Peran DPRD
Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD memiliki peran strategis dalam membentuk regulasi, menjalankan fungsi pengawasan, serta memastikan kebijakan pemerintah daerah berpihak pada kepentingan masyarakat.
Rafael mendorong agar Bakesbangpol Jawa Barat bersama DPRD dan berbagai elemen masyarakat terus membuka ruang dialog dan diskusi mengenai persoalan demokrasi, toleransi, serta kebebasan beragama.
Menurutnya, kegiatan sosialisasi seperti ini menjadi salah satu ruang penting untuk membangun kesadaran masyarakat sekaligus mengevaluasi berbagai persoalan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.
Ia juga mengingatkan bahwa perbedaan pilihan politik, agama, maupun latar belakang sosial tidak boleh menjadi alasan untuk memecah persatuan masyarakat.
Menutup pemaparannya, Rafael mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga toleransi dan keberagaman sebagai bagian dari kekuatan bangsa.
“Mari kita jaga toleransi beragama dan keberagaman demi Indonesia,” pesannya.
Melalui penguatan kebijakan daerah, fungsi legislasi dan pengawasan DPRD, serta keterlibatan aktif masyarakat, Rafael berharap Jawa Barat dapat terus membangun kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan beragama, menghormati perbedaan, dan mencegah terjadinya konflik sosial.[R]
Comment