REPUBLIKAN, Kota Cirebon – Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik, menyuarakan dukungannya terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang menggantikan mekanisme lama, yakni Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ia menilai kebijakan baru ini sebagai langkah penting dalam menciptakan proses seleksi siswa yang lebih adil dan bebas dari praktik curang.
Fitrah secara tegas menyoroti salah satu permasalahan klasik dalam PPDB sebelumnya, yakni maraknya praktik “numpang alamat” demi bisa masuk ke sekolah favorit. Dengan diberlakukannya SPMB, ia berharap tidak ada lagi manipulasi data domisili calon siswa.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
“SPMB ini hadir sebagai upaya menekan penyimpangan data, terutama perpindahan alamat secara tidak sah. Calon siswa harus benar-benar berdomisili sesuai alamat yang tercantum dalam Kartu Keluarga,” ujar Fitrah usai mengikuti agenda resmi pada Kamis (12/6/2025).
Ia juga menekankan peran krusial para verifikator dalam sistem ini. Mereka diminta bekerja secara teliti dan jujur dalam mencocokkan dokumen kependudukan agar tidak ada pihak yang dirugikan, khususnya siswa yang tinggal di sekitar sekolah tujuan.
“Kami mendorong agar proses verifikasi berjalan ketat namun objektif. Ini penting untuk memastikan hak siswa yang memang berdomisili di lingkungan sekolah tidak direbut oleh yang mengakal-akali alamat,” tegasnya.
Fitrah pun mengajak seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan SPMB mulai dari pihak sekolah, dinas pendidikan, hingga elemen pengawasan untuk menjalankan regulasi baru ini secara optimal. Menurutnya, keberhasilan sistem ini tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada komitmen semua pihak dalam menjaga integritas proses.
“Kami tak ingin lagi mendengar keluhan dari masyarakat terkait ketidakadilan dalam penerimaan siswa. Jangan sampai tahun ajaran baru justru diawali dengan polemik. Mari jaga kepercayaan publik dengan pelaksanaan SPMB yang bersih dan transparan,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Fitrah juga mengimbau masyarakat untuk mendukung pelaksanaan SPMB ini. Ia menyebut keterlibatan dan partisipasi publik sangat diperlukan agar sistem yang baru ini benar-benar bisa memberi manfaat luas.
“Sistem ini adalah bentuk keberpihakan pada warga sekitar. Mari kita kawal bersama demi terciptanya proses seleksi yang adil dan akuntabel,” pungkasnya.[R]
Comment