REPUBLIKAN, CIANJUR – Bupati Cianjur, M. Wahyu Ferdian, didampingi Wakil Bupati Ramzi, menghadiri Rapat Penanganan Sampah Terintegrasi Wilayah Provinsi Jawa Barat yang digelar di Ruang Garuda, Pendopo Kabupaten Cianjur, Sabtu (9/8/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat, H. Dedi Mulyadi (KDM), dengan paparan utama disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Dr. Hanif Faisol Nurofiq.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
Sebelum rapat dimulai, Menteri Lingkungan Hidup bersama Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Cianjur, serta Bupati Pangandaran, melakukan penanaman pohon di lingkungan Pendopo sebagai simbol komitmen terhadap pelestarian lingkungan.
Dalam paparannya, Menteri Hanif menyampaikan sejumlah poin penting terkait kebijakan pengelolaan sampah nasional, antara lain Penerapan sanksi administrasi bagi daerah yang masih menggunakan sistem open dumping di tempat pembuangan akhir (TPA). Perubahan paradigma pengelolaan sampah, dengan TPA hanya untuk residu, sementara fokus utama diarahkan pada pengurangan dan pembatasan sampah di hulu.
Mengenai Penyelenggaraan Adipura 2025, dengan empat peringkat, Adipura Kencana, Adipura, Sertifikat, dan Predikat Kota Kotor (nilai kebersihan di bawah 60). Seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat saat ini masih berada di bawah ambang nilai tersebut.
Larangan pengoperasian TPS liar, di mana daerah yang ingin meraih Adipura wajib bebas dari TPS liar. Penerapan teknologi pengelolaan sampah berbasis RefuseDerived Fuel (RDF), Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL), serta pendekatan kewirausahaan. 
Pada kesempatan tersebut, Bupati Cianjur memaparkan kondisi pengelolaan sampah di wilayahnya. Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Cianjur memiliki wilayah yang sangat luas dengan produksi sampah harian mencapai lebih dari 8.800 ton. Keterbatasan armada pengangkut membuat kendaraan harus beroperasi tanpa henti dari berbagai titik menuju TPA. (Widi).
Comment