Fraksi PDI Perjuangan Tak Hadiri Rapat Paripurna Perubahan APBD Jabar 2025

REPUBLIKAN – Suasana rapat paripurna DPRD Jawa Barat, Jumat (15/8/2025), diwarnai absennya seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan. Termasuk di antaranya Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, yang memilih tidak menghadiri sidang paripurna tersebut.

Paripurna hari itu membahas dua agenda penting, yakni persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, sekaligus penandatanganan persetujuan bersama dengan Gubernur. Selain itu, juga dilakukan penyampaian laporan Reses III Tahun Sidang 2024/2025.

Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, menyebutkan bahwa rapat tetap berjalan dengan kuorum. “Dari total 120 anggota, 81 hadir dan 39 lainnya tidak hadir. Secara aturan, rapat paripurna bisa dilanjutkan,” ujarnya.

Ketidakhadiran Fraksi PDI Perjuangan diduga berkaitan dengan kekecewaan mereka terhadap hasil akhir pembahasan APBD Perubahan 2025. Pasalnya, usulan bantuan untuk pondok pesantren dan masjid yang semula dijanjikan tidak lagi masuk dalam pos anggaran. Sebagai gantinya, muncul program baru berupa beasiswa santri tidak mampu dengan alokasi Rp10 miliar.

Sikap ini berbeda dengan pernyataan sebelumnya dari Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, yang sempat menyambut baik rencana pengembalian anggaran untuk pondok pesantren. Namun karena perubahan arah kebijakan dalam APBD Perubahan, Fraksi PDI Perjuangan akhirnya menolak dan tidak ikut menandatangani persetujuan bersama tersebut.

Dengan absennya Fraksi PDI Perjuangan, dinamika politik di DPRD Jawa Barat diprediksi akan semakin menghangat, terutama dalam pembahasan program pendidikan dan keagamaan yang menjadi sorotan publik.[R]