REPUBLIKAN, Kota Bandung – Menyusul sorotan tajam dari mahasiswa dan masyarakat terhadap besarnya tunjangan perumahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyatakan kesiapannya untuk dievaluasi, Selasa (9 /9/2025)
Anggota DPRD Jabar saat ini menerima tunjangan perumahan sebesar Rp 62 juta per bulan, sementara Ketua DPRD mendapatkan Rp 71 juta dan Wakil Ketua Rp 65 juta per bulan.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
Dalam konferensi pers yang digelar usai rapat pimpinan di ruang Bamus DPRD Jabar, Wakil Ketua DPRD, Ir. H. M.Q. Iswara, menyampaikan bahwa seluruh pimpinan dewan dan fraksi telah sepakat untuk membuka diri terhadap evaluasi.
“Kami siap dievaluasi. Tunjangan ini bagian dari APBD dan saat ini momen yang tepat karena sedang dibahas APBD Perubahan,” kata Iswara.
Evaluasi terhadap besarnya tunjangan tersebut sepenuhnya akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pihak yang berwenang.
Iswara menegaskan bahwa DPRD Jabar tak ingin lepas dari aspirasi publik dan siap mengikuti mekanisme yang berlaku demi transparansi dan akuntabilitas anggaran.[R]
Comment