REPUBLIKAN, Kab Cirebon – Peringatan Hari Tani Nasional 2025 di Desa Matangaji, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Minggu (28/9/2025), menjadi ruang konsolidasi perjuangan petani dan penguatan komitmen politik terhadap reforma agraria. Ratusan petani dari wilayah perbatasan Kuningan–Cirebon hadir dalam kegiatan yang digelar DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, menyuarakan berbagai persoalan klasik pertanian, mulai dari akses lahan hingga regenerasi petani muda.
Dalam acara bertajuk “Bumi Lestari, Petani Berdikari: Kembali ke Sawah, Menyemai Masa Depan”, para petani menyampaikan langsung aspirasi kepada sejumlah legislator dan kepala daerah yang hadir. Kegiatan ini turut diwarnai dialog interaktif, aksi simbolis turun ke sawah, serta pembagian bantuan alat pertanian dan paket sembako.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Rafael Situmorang, menegaskan pentingnya menjadikan Hari Tani sebagai pengingat esensi perjuangan agraria. “Hari Tani bukan sekadar seremoni, melainkan momentum perjuangan land reform. Tanah untuk rakyat adalah inti dari Hari Tani,” ujar Rafael.
Ia menjelaskan, reforma agraria mencakup redistribusi lahan, pengaturan penggunaan lahan untuk kesejahteraan masyarakat, serta perlindungan hak petani dan buruh tani. Menurutnya, kebijakan ini menjadi kunci pengentasan kemiskinan dan peningkatan produktivitas pertanian.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar, Ono Surono, menekankan bahwa kedaulatan pangan tidak akan tercapai tanpa pembenahan lima masalah mendasar yang dihadapi petani. “Kepemilikan lahan, sarana-prasarana, permodalan, teknologi, dan regenerasi petani harus ditangani secara serius. Kalau petani sejahtera, anak muda juga akan tertarik bertani,” kata Ono.
Ia juga menyoroti persoalan distribusi pupuk subsidi yang kerap terganjal administrasi, serta mahalnya harga obat-obatan pertanian. Di sisi lain, dominasi pasar oleh pengusaha besar mempersempit ruang gerak petani dalam menentukan harga jual hasil panen.
Ono menilai, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi solusi strategis dengan membuka pasar langsung bagi hasil pertanian lokal. “Jika dikelola di tingkat kecamatan, MBG bisa menyerap hasil pertanian langsung dari petani. Ini akan memperpendek rantai distribusi dan meningkatkan pendapatan petani,” ujarnya.
Terkait regenerasi, Ono menyebut, satu hektare sawah idealnya mampu menghasilkan pendapatan Rp 3,5 juta per bulan agar profesi petani menarik bagi generasi muda. Meski demikian, ia menegaskan bahwa modernisasi pertanian lewat mekanisasi (alsintan) harus tetap memperhatikan nasib buruh tani. “Pemerintah perlu membuat skema agar buruh tani tetap bekerja, misalnya dengan memberi hak kelola alsintan kepada mereka,” imbuhnya.
Bupati Cirebon, Imron, turut hadir dan berdialog langsung dengan petani. Ia menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan, terutama menyangkut distribusi pupuk dan sarana produksi.
Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Bambang Mujiarto, bersama anggota DPRD Jabar Hj Ika Siti Rahmatika, menyatakan komitmennya membawa isu pertanian ke tingkat provinsi. “Kami akan kawal isu-isu dari petani agar menjadi perhatian serius di legislatif,” ujar Ika.
Sementara itu, dari wilayah Kuningan, Ketua DPC PDI Perjuangan Nuzul Rachdy menambahkan persoalan pengairan sebagai isu krusial. Ia mengusulkan pembentukan forum lintas daerah antara PDAM dan pemerintah setempat guna menjamin distribusi air yang adil.
Acara ditutup dengan pemotongan tumpeng, penyerahan simbolis pompa air, serta aksi turun ke sawah menyapa petani. Melalui kegiatan ini, PDIP Jabar menegaskan komitmennya untuk tidak hanya berjuang di parlemen, tetapi juga hadir di tengah-tengah petani.[R]
Comment