REPUBLIKAN – Dokumen internal terbaru yang diperoleh dan ditinjau oleh The Sunday Guardian mengungkap bagaimana Open Society Foundations (OSF) menyalurkan jutaan dolar melalui agennya di Jakarta ke jaringan masyarakat sipil yang terlibat dalam aksi protes Indonesia pada Agustus-September 2025. Protes tersebut, yang secara resmi dicatat sebagai “Kerusuhan Indonesia Agustus 2025” pecah pada tanggal 25 Agustus akibat kemarahan publik atas penyediaan tunjangan perumahan dan insentif lainnya yang jumbo untuk anggota DPR, sedangkan harga pangan, biaya pendidikan, dan pajak melonjak. Mahasiswa, pekerja gig, dan serikat buruh membanjir jalan-jalan di Jakarta, Surabaya, Medan, dan puluhan ibukota provinsi, bentrokan eskalasi hingga menjadi kerusuhan. Gedung pemerintah di Kediri dan Surabaya dibakar, fasilitas transportasi umum dirusak, hingga aksi solidaritas meledak di Jerman dan Australia. Akhirnya, Presiden Prabowo Subianto terpaksa membatalkan kunjungan ke luar negeri karena krisis domestik semakin mendalam.
Tinjauan The Sunday Guardian atas dokumen bocor dari OSF termasuk perjanjian internal, proposal hibah, dan kontrak pendanaan darurat untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa bagaimana Program Network Grants OSF mendanai LSM lokal dan aktivis yang mendukung protes dan perlawanan terhadap kebijakan Prabowo di Papua. Program Network Grants secara eksplisit bertujuan untuk memberikan “dukungan yang fleksibel dan jangka panjang kepada organisasi tulang punggung” untuk memperkuat demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia. Yayasan Kurawal merupakan inti dalam arsitektur pendanaan ini. Dalam proposal hibah, Kurawal digambarkan sebagai “lembaga perantara filantropi keadilan sosial… yang bekerja untuk reformasi struktural.” Kurawal menerima hibah senilai USD 1,670,782 dari OSF, termasuk USD 300,000 yang ditujukan untuk Papua, agar mengkonsolidasikan gerakan masyarakat sipil di seluruh Indonesia dan Asia Tenggara.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
Pendanaan tersebut menjadi gerakan politik konkret. Proyek “Expedition to Discover New Voices” yang didukung Kurawal merupakan bagian dari “Ekspedisi Indonesia Baru” yang bertujuan untuk mengubah cara generasi muda Indonesia untuk memandang masa depan negara mereka. Proyek ini menggambarkan bahwa masa depan Indonesia dimonopoli oleh elit politik sebagian kecil dan mengkritik kebijakan pemerintah, seperti revisi UU TNI tanpa partisipasi publik. Tujuan proyek tersebut untuk menciptakan “narasi tandingan” dan ruang publik untuk debat, dengan mendigitalkan 18 terabyte video dan 12,000 foto yang dikumpulkan, dan akhirnya menjadi film documenter, film komunitas dan buku yang berjudul Restart Indonesia, yang untuk memobilisasi kaum muda menjelang pemilu 2029. Mitra proyek tersebut termasuk produser media independen, kumpulan buruh, organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, serta jaringan aktivis mahasiswa. Proyek hibah tersebut fokus pada media digital bentuk pendek seperti TikTok, YouTube atau Instagram, dan memperlakukan kaum muda sebagai “kontributor aktif” bukan “penonton pasif”.
Kurawal juga mengoperasikan “Dana Cepat Tanggap Darurat” (DCTD), yang memberikan bantuan darurat kepada aktivis yang menghadapi kriminalisasi dan ancaman dari Polri, kontrak internal menunjukkan bahwa kelompok seperti Kompol dan the Social Movement Institute (SMI) menerima dana untuk biaya perumahan aman, makanan, tranportasi, dan biaya hukum selama periode 1-30 September, yang bertepatan dengan kerusuhan tersebut. LBH Semarang juga menerima dukungan serupa di Jawa Tengah. Meskipun tidak ada kontrak atau dokumen yang secara langsung menunjukkan bahwa Kurawal atau mitranya merencanakan atau mengarahkan kerusuhan, bantuan keuangan ini berfungsi sebagai jaring pengaman bagi aktivis yang dituding memicu kekacauan, yang meningkatkan kekhawatiran tentang keterlibatan asing dalam dinamika politik domestik.
Pendanaan juga mencapai Papua, di mana hibah Kurawal bertujuan untuk menentang proyek “Food Estate” unggulan Prabowo. Perjanjian dengan LBH Papua-Merauke dan Sophia Nusantara fokus pada pembelaan tanah adat, pendokumentasian pelanggaran HAM, dan pelatihan mahasiswa sebagai “penjaga demokrasi ekologi”. Proyek-proyek ini menggabungkan pendidikan hukum, pekerjaan lapangan, mobilisasi mahasiswa, dan kampanye digital dalam inisiatif seperti #SaguUntukDemokrasi, yang bertujuan untuk membangun jaringan perlawanan jangka panjang yang dipimpin oleh kaum muda untuk merespons dampak lingkungan dan social dari proyek pengembangan skala besar negara.
Secara keseluruhan, dokumen tersebut mengungkap sebuah arsitektur pengaruh: Dengan Program Network Grants, OSF mendanai Kurawal sebagai “pemfasilitas ekosistem”, yang mendanai proyek multi-tahun yang membentuk narasi kaum muda, melindungi aktivis, dan menentang proyek strategis negara di Papua. Meskipun tidak ada bukti secara langsung bahwa Soros atau OSF telah memicu kerusuhan pada Agustus-September, dokumen tersebut menunjukkan pendanaan asing yang tertanam dalam ekosistem protes Indonesia pada saat yang kritis. Para pengamat politik menilai bahwa kasus ini menggambarkan hubungan yang rumit antara filantropi internasional, masyarakat sipil, dan mobilisasi politik, yang menimbulkan renungan tentang batas antara dukungan demokratis yang legal dan intervensi asing atas politik domestik.[R]
Comment