REPUBLIKAN – Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, didampingi Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Acep Jamaludin, menyampaikan pernyataan sikap terkait berbagai aksi unjuk rasa yang berlangsung di Jawa Barat dalam beberapa waktu terakhir.
Pernyataan tersebut disampaikan di Ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Jawa Barat, Kamis, 25 Juni 2026.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
Dalam keterangannya, Buky mengatakan DPRD Jawa Barat telah menerima dan mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan gabungan mahasiswa, aktivis, dan masyarakat sejak 11 Juni 2026. Aspirasi tersebut mencakup sejumlah isu strategis nasional yang menjadi perhatian publik.
Beberapa isu yang disampaikan antara lain krisis nilai tukar rupiah dan kedaulatan ekonomi nasional, kenaikan harga energi yang berdampak pada daya beli masyarakat, penyempurnaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), evaluasi kebijakan terkait TNI dan Polri, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga persoalan kemiskinan dan pengangguran.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti akses dan pembiayaan pendidikan, kepastian status dan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tata kelola otonomi daerah, pelayanan kesehatan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, serta berbagai isu strategis lainnya.
“DPRD Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan menyampaikannya kepada DPR RI melalui surat resmi agar menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah pusat,” kata Buky.
Ia menjelaskan, DPRD Jabar juga kembali menerima aspirasi dari sejumlah organisasi kemahasiswaan pada 20 hingga 22 Juni 2026. Di antaranya Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Bandung, Aliansi Mahasiswa Papua, Himpunan Mahasiswa Papua (HMP), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).
Dalam pertemuan tersebut, para mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, seperti evaluasi kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), peninjauan menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis, evaluasi regulasi terkait kepolisian, pembatasan keterlibatan TNI dan Polri dalam ranah sipil, percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, hingga penguatan perlindungan hak asasi manusia.
Mereka juga meminta evaluasi regulasi pendirian rumah ibadah serta penguatan jaminan kebebasan beragama dan beribadah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurut Buky, seluruh aspirasi tersebut kembali diteruskan kepada DPR RI melalui surat resmi DPRD Jawa Barat.
DPRD Jawa Barat, lanjutnya, memandang partisipasi mahasiswa, aktivis, dan masyarakat dalam menyampaikan pendapat sebagai bagian penting dari kehidupan demokrasi.
“Penyampaian pendapat secara tertib, damai, dan bertanggung jawab merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dijamin bersama,” ujarnya.
Karena itu, DPRD Jawa Barat berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog yang konstruktif, menampung aspirasi masyarakat secara objektif, serta menjalankan fungsi representasi dan pengawasan sesuai amanat konstitusi.
Di akhir pernyataannya, Buky mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusivitas daerah, memperkuat persatuan, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, serta mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyampaikan pandangan maupun harapan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“DPRD Jawa Barat akan terus menjadi jembatan aspirasi masyarakat serta mendorong penyelesaian berbagai persoalan melalui mekanisme demokrasi yang konstitusional,” tuturnya.[R]
Comment