REPUBLIKAN – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Tia Fitriani, mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawasi pelaksanaan program-program Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata hingga ke tingkat desa.
Ajakan tersebut disampaikan Tia saat kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Kantor Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Jumat (7/8/2026).
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
Menurut Tia, pengawasan merupakan salah satu fungsi utama DPRD untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai perencanaan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Program pemerintah yang baik harus dikawal bersama. Masyarakat jangan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga ikut mengawasi, mengevaluasi, dan menyampaikan masukan apabila pelaksanaannya belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” kata Tia.
Ia menyebutkan sejumlah program Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat telah mulai terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun demikian, pengawasan tetap diperlukan agar pelaksanaannya berjalan optimal.
Tia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga terbuka terhadap berbagai pengaduan dan masukan dari masyarakat terkait program-program yang belum terlaksana atau masih menghadapi kendala di lapangan.
“Kita semua berusaha mengawal program pemerintah dengan cara yang benar. Kritik tentu diperlukan, tetapi kritik yang membangun agar program-program yang baik dapat terus diperbaiki dan terealisasi secara maksimal,” ujarnya.
Dalam dialog bersama warga, Tia mengungkapkan bahwa sejumlah desa saat ini menghadapi tantangan keterbatasan anggaran. Beberapa kepala desa, kata dia, menyampaikan keluhan terkait berkurangnya alokasi bantuan yang berdampak pada tertundanya sejumlah program pembangunan di tingkat desa.
Meski demikian, Tia menilai berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan program menjadi hal yang penting.
“Kadang programnya sudah sangat baik, tetapi ketika dilaksanakan di lapangan masih ada kendala dan belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan masyarakat. Karena itu, masukan dari warga sangat penting sebagai bahan evaluasi,” katanya.
Selain menampung aspirasi terkait pembangunan, Tia juga menyampaikan pesan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan di lingkungan masing-masing.
Menurutnya, pesan tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Barat yang mengajak masyarakat untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban, terutama di tengah maraknya aksi kriminalitas seperti begal.
“Tolong bantu kami menjaga lingkungan. Kita harus saling menjaga dan tidak lengah agar keamanan masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Tia juga memaparkan sejumlah fokus pembangunan Jawa Barat, antara lain peningkatan infrastruktur jalan, penguatan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan sektor pariwisata.
Ia menilai pembangunan infrastruktur masih menjadi kebutuhan penting di berbagai daerah karena berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Tia berharap seluruh program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat berjalan sesuai perencanaan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
“Kalau infrastruktur baik, pelayanan publik meningkat, pendidikan dan kesehatan semakin berkualitas, serta sektor pariwisata berkembang, maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat,” kata Tia.
Kegiatan pengawasan tersebut dihadiri Kepala Desa Tenjolaya Ismawanto Somantri, jajaran pengurus Partai NasDem tingkat kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pengurus Dulur Satia, para Ketua RT dan RW, kader PKK, kader Posyandu, serta warga setempat yang turut menyampaikan aspirasi terkait pembangunan di wilayah mereka.[R]
Comment