REPUBLIKAN — Kegiatan pengawasan anggota DPRD Jawa Barat kembali menyentuh langsung persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat desa.
Anggota Fraksi PAN DPRD Jawa Barat, H. Raden Tedi, ST., MM., anggota Komisi IV, melaksanakan kegiatan pengawasan pada Sabtu, 26 September 2026, di RT 14/RW 03, Desa Cicadas, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIB tersebut diawali sambutan tokoh masyarakat sekaligus Kepala Desa Cicadas, Ibu Ika. Dalam pertemuan tersebut, warga diberikan ruang untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar dan pembangunan di wilayah mereka.
DPRD: Anggaran Harus Menjawab Kebutuhan Masyarakat
Dalam pemaparannya, H. Raden Tedi menjelaskan mengenai tugas dan fungsi DPRD, termasuk fungsi pengawasan serta peran DPRD dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Ia juga menyampaikan informasi mengenai arah pembangunan infrastruktur di Jawa Barat pada masa pemerintahan Gubernur Dedi Mulyadi (KDM), sekaligus menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan di berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, Jawa Barat, hingga pemerintah daerah dan desa.
Menurutnya, efisiensi anggaran perlu tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat.
“Efisiensi anggaran harus dilakukan dengan baik, tetapi jangan sampai kebutuhan dasar masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari justru terabaikan,” demikian pokok pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Warga Soroti Pertanian hingga Infrastruktur Dasar
Sesi penyampaian aspirasi berlangsung cukup dinamis. Sejumlah persoalan konkret disampaikan warga kepada H. Raden Tedi.
Ibu Eli menyampaikan aspirasi mengenai kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian. Persoalan pertanian dinilai menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat karena berkaitan langsung dengan sumber penghasilan warga.
Sementara itu, Bapak Dadang menyampaikan dua persoalan yang cukup mendasar.
Pertama, mengenai akses jalan menuju pemakaman yang membutuhkan perhatian dari pemerintah. Kedua, kebutuhan pipanisasi untuk menyalurkan air dari mata air menuju permukiman warga, dengan jarak sekitar 500 meter.
Persoalan air tersebut menjadi salah satu aspirasi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari.
“Jabar Caang” Masih Jadi Aspirasi Warga
Aspirasi lain datang dari Bapak Ajid, yang menyoroti kebutuhan penerangan jalan umum (PJU).
Program penerangan jalan yang kerap dikenal masyarakat dengan semangat “Jabar Caang” masih dirasakan belum merata di sejumlah titik. Karena itu, warga berharap kebutuhan PJU di wilayah mereka dapat menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan.
Selain penerangan jalan, Ajid juga menyampaikan aspirasi terkait rumah masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya kebutuhan bedah rumah bagi warga yang kondisi huniannya membutuhkan perhatian.
Dari Forum Pengawasan, Aspirasi Dibawa ke Ranah Kebijakan
Berbagai aspirasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembangunan di tingkat masyarakat tidak selalu berupa proyek berskala besar.
Jalan menuju pemakaman, akses air dari mata air, penerangan jalan, kondisi rumah warga hingga kesejahteraan petani merupakan kebutuhan yang secara langsung dirasakan masyarakat.
Melalui kegiatan pengawasan tersebut, DPRD Jawa Barat mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan masyarakat di Desa Cicadas yang dapat menjadi bahan dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan penyampaian aspirasi sesuai kewenangan DPRD.
Bagi warga, forum seperti ini menjadi kesempatan untuk menyampaikan persoalan secara langsung kepada wakil rakyat.
Pesannya sederhana: pembangunan bukan hanya soal besarnya anggaran, tetapi sejauh mana anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat di tingkat paling bawah.[R]
Comment