Raden Tedi Soroti Keterbatasan Ruang Kelas SMKN Kasomalang, Status Lahan Jadi Kendala Pengembangan Sekolah

Politik1 views

REPUBLIKAN – Menjadi perhatian tentang keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Raden Tedi, ST., MM. Hal itu menyusul kebutuhan tambahan empat ruang kelas baru di SMKN Kasomalang, Kabupaten Subang, yang hingga kini terkendala persoalan status kepemilikan lahan.

Persoalan tersebut mengemuka saat Raden Tedi melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Desa Kasomalang Kulon, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, Jumat, 6 November 2026.

Dalam kegiatan tersebut, pihak sekolah menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebutuhan pengembangan fasilitas pendidikan, terutama penambahan ruang kelas untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

Kepala SMKN Kasomalang, Ade Mulyana, mengungkapkan bahwa sekolah saat ini menampung sekitar 600 siswa. Jumlah tersebut didukung oleh 23 guru ASN, 11 guru honorer/P3K, serta tujuh tenaga administrasi.

Menurut Ade, kebutuhan empat ruang kelas baru sudah cukup mendesak. Namun, pengembangan fasilitas sekolah belum dapat dilakukan secara optimal karena tanah yang digunakan saat ini masih berstatus aset milik PTPN dan dimanfaatkan melalui mekanisme sewa.

Kondisi tersebut juga berdampak terhadap proses pengajuan bantuan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, Zaenal Mutaqin, menambahkan bahwa persoalan kepemilikan serta legalitas lahan menjadi salah satu hambatan dalam pengajuan bantuan fasilitas sekolah untuk tahun 2026.

Menanggapi hal tersebut, Raden Tedi menegaskan bahwa persoalan pendidikan, khususnya pemenuhan sarana dan prasarana sekolah, perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Sebagai anggota DPRD Jawa Barat, ia menyebut fungsi pengawasan menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat, termasuk dunia pendidikan, dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi.

“Persoalan ini perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait. Kepastian status aset dan legalitas lahan menjadi hal penting agar proses pengajuan bantuan pembangunan fasilitas sekolah bisa berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Perjuangkan Alternatif Lahan 4,5 Hektare

Di tengah kendala tersebut, pihak SMKN Kasomalang ternyata tengah mengupayakan alternatif solusi melalui pemanfaatan lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat seluas 4,5 hektare yang berada di Desa Kumpay, Kecamatan Tambakan.

Ade Mulyana menjelaskan, sejumlah rekomendasi terkait rencana pemanfaatan lahan tersebut telah diperoleh, termasuk dari Dinas Pendidikan Jawa Barat. Usulan itu juga mendapat respons positif dari Dinas Ketahanan Pangan.

Pihak sekolah berharap lahan tersebut dapat diproses melalui mekanisme tukar-menukar aset dengan tanah yang saat ini digunakan SMKN Kasomalang.

Jika upaya tersebut terealisasi, sekolah diharapkan memiliki kepastian hukum atas lahan yang digunakan sehingga pengembangan fasilitas pendidikan, termasuk pembangunan empat ruang kelas baru, dapat lebih mudah diwujudkan.

Aspirasi Masyarakat Juga Disampaikan

Selain persoalan fasilitas pendidikan, kegiatan pengawasan tersebut juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan di wilayah Kasomalang.

Salah seorang guru, Hendra Irawan, turut menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya aktivitas pertambangan di lahan PTPN, perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan, serta aktivitas penebangan pohon di sepanjang jalan kawasan Kasomalang.

Berbagai persoalan tersebut diharapkan mendapat perhatian dan tindak lanjut dari instansi pemerintah yang berwenang.

Dalam kesempatan itu, Raden Tedi juga menyinggung arah pembangunan Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi. Ia berharap pembangunan infrastruktur yang tengah didorong pemerintah provinsi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga dan merawat fasilitas umum yang telah dibangun pemerintah agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Melalui kegiatan pengawasan tersebut, Raden Tedi berharap berbagai aspirasi yang disampaikan pihak sekolah dan masyarakat tidak berhenti sebatas diskusi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun instansi terkait.

Khusus untuk SMKN Kasomalang, kepastian status lahan dan pemenuhan kebutuhan empat ruang kelas baru menjadi pekerjaan penting agar sekitar 600 siswa dapat memperoleh fasilitas belajar yang lebih memadai.[R]

Comment