Kerukunan Umat Beragama di Jawa Barat Hadapi Tantangan Digital, Rafael Situmorang Angkat Bicara

REPUBLIKAN – Tantangan menjaga kerukunan umat beragama di Jawa Barat semakin kompleks di tengah keberagaman masyarakat, dinamika politik, serta pesatnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Penguatan toleransi, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan literasi informasi dinilai menjadi kunci untuk mencegah konflik sosial di masyarakat.

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama dalam rangka Pencegahan Konflik Sosial di Jawa Barat yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Barat, Sabtu (14/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Jalan Rajawali Barat No. 87, Kecamatan Andir, Kota Bandung, tersebut menghadirkan narasumber dari berbagai unsur, yakni Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Rafael Situmorang, SH, akademisi Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Dr. Lukman Munawar Fauzi, S.IP., M.Si., Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat Hasbullah Fudail, S.P., S.H., M.Si., serta Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Husni Mubarak.

Dalam pemaparannya, Anggota DPRD Jawa Barat Rafael Situmorang menegaskan bahwa keberagaman agama dan keyakinan yang ada di Jawa Barat merupakan tantangan sekaligus tanggung jawab bersama yang harus dijaga melalui semangat toleransi dan kerukunan.

Menurut Rafael, persoalan kehidupan beragama sebenarnya telah memiliki landasan konstitusional dan aturan perundang-undangan yang jelas. Namun, tantangan terbesar justru terletak pada implementasi dan konsistensi dalam menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan agama dan keyakinannya.

Ia juga menyinggung pentingnya kehadiran regulasi di tingkat daerah sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mencegah praktik intoleransi dan diskriminasi.

“Urusan agama dan kebebasan berkeyakinan sudah memiliki landasan konstitusi yang jelas. Karena itu, kehidupan masyarakat yang beragam harus tetap dijaga dalam suasana saling menghormati. Kita juga memiliki peraturan daerah yang berkaitan dengan upaya penanganan intoleransi,” ungkap Rafael.

Rafael turut menyoroti perkembangan ruang digital yang semakin memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Menurutnya, media sosial dan teknologi informasi dapat menjadi sarana memperkuat komunikasi, tetapi juga berpotensi memperbesar persoalan apabila digunakan untuk menyebarkan kebencian, provokasi, dan informasi yang tidak benar.

Ia mengingatkan bahwa kerukunan tidak cukup hanya dibangun melalui aturan, tetapi membutuhkan kesadaran masyarakat untuk menghargai perbedaan serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang dapat memecah belah.

Rafael juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi demokrasi di Jawa Barat. Berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), posisi Jawa Barat mengalami penurunan dari peringkat ketujuh pada 2024 menjadi peringkat ke-19 dari 38 provinsi.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kebebasan berkeyakinan dan menjalankan ibadah, selain kebebasan pers dan kebebasan berserikat.

Menurutnya, sejumlah peristiwa yang berkaitan dengan gangguan terhadap kegiatan peribadatan di beberapa daerah di Jawa Barat menjadi pengingat bahwa persoalan toleransi masih membutuhkan perhatian serius.

Ia menilai, meskipun prinsip perlindungan hak asasi manusia telah diatur secara jelas dalam konstitusi dan perundang-undangan, penerapannya di lapangan terkadang masih dipengaruhi oleh dinamika serta kepentingan politik.

“Secara konstitusi, kita sudah memiliki landasan yang sangat jelas. Pancasila mengamanatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sekaligus kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, kita tidak hanya menjalankan hubungan dengan Tuhan, tetapi juga harus menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, apa pun agama dan latar belakangnya,” jelas Rafael.

Ia berharap pemerintah daerah, lembaga legislatif, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat dapat membangun komitmen bersama untuk memastikan kebebasan beragama dan beribadah benar-benar terlindungi.

Sementara itu, akademisi Unjani Dr. Lukman Munawar Fauzi mengangkat tantangan resolusi dan manajemen konflik di tengah perkembangan teknologi global, khususnya Revolusi Industri 4.0, Society 5.0, hingga hadirnya kecerdasan buatan.

Menurutnya, kemajuan teknologi telah membuat dunia semakin terhubung. Masyarakat kini dapat berkomunikasi dengan siapa pun tanpa dibatasi jarak dan waktu. Namun, kemudahan tersebut juga membawa risiko baru, terutama penyebaran hoaks dan manipulasi informasi menggunakan teknologi AI.

Ia mencontohkan, foto seseorang dapat dimanipulasi dan disebarluaskan tanpa sepengetahuan maupun persetujuan pemiliknya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, merusak reputasi seseorang, bahkan memicu konflik sosial.

“Teknologi itu seperti pisau bermata dua. Bisa digunakan untuk hal yang baik, tetapi juga bisa melukai diri sendiri maupun orang lain,” jelasnya.

Lukman menekankan bahwa upaya membangun perdamaian harus dimulai dari diri sendiri, salah satunya dengan menjaga ucapan dan mengendalikan sikap ketika berinteraksi dengan orang lain, termasuk di media sosial.

Ia mengingatkan bahwa perkataan yang menyakiti hati seseorang dapat meninggalkan luka mendalam meskipun persoalan telah diselesaikan. Karena itu, kedewasaan dalam berkomunikasi menjadi bagian penting dari upaya mencegah konflik.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat Hasbullah Fudail menyampaikan materi mengenai penguatan kesadaran dan perlindungan HAM dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap hoaks, ujaran kebencian, serta polarisasi isu keagamaan di era digital.

Penguatan pemahaman HAM, menurut materi yang disampaikan, menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang mampu menghadapi berbagai bentuk provokasi dan diskriminasi. Masyarakat perlu memahami bahwa setiap orang memiliki hak yang harus dihormati tanpa memandang agama, keyakinan, maupun latar belakangnya.

Adapun Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Husni Mubarak membahas keterbukaan informasi publik dan urgensi literasi informasi dalam mencegah hoaks serta disinformasi terkait isu agama.

Ia menekankan pentingnya akses terhadap informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Literasi informasi menjadi bekal masyarakat agar tidak mudah percaya, apalagi ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan berpotensi menimbulkan fitnah maupun kebencian.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Bakesbangpol Jawa Barat mendorong penguatan kesadaran kolektif bahwa menjaga kerukunan umat beragama bukan semata-mata tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.

Di tengah keberagaman dan derasnya arus informasi digital, toleransi, penghormatan terhadap HAM, keterbukaan informasi, serta kecakapan bermedia sosial menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan.

Dengan komitmen bersama, perbedaan agama dan keyakinan di Jawa Barat diharapkan tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan untuk membangun kehidupan masyarakat yang damai, inklusif, dan harmonis.[R]