Anggota DPRD Kota Cimahi Iwan Setiawan Desak Pemkot Cimahi Fasilitasi Pengolahan Sampah Mandiri Berbasis RW

Politik9 views

REPUBLIKAN– Persoalan sampah menjadi sorotan utama Anggota DPRD Kota Cimahi, Iwan Setiawan, saat menggelar Reses Masa Persidangan III Tahun 2026 di Kampung Cipeer RT 05 RW 01, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Minggu (15/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Iwan yang merupakan anggota Komisi I DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Partai Demokrat menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Namun, di antara sejumlah usulan terkait kebutuhan infrastruktur lingkungan, seperti perbaikan jalan setapak dan penerangan jalan umum (PJU), persoalan pengelolaan sampah dinilai menjadi kebutuhan paling mendesak yang membutuhkan perhatian serius Pemerintah Kota Cimahi.

Iwan menilai, persoalan sampah di Kota Cimahi tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengandalkan pengangkutan menuju tempat pembuangan akhir (TPA). Diperlukan terobosan dan inovasi pengolahan sampah dari tingkat lingkungan agar volume sampah yang dibuang dapat ditekan sejak dari sumbernya.

Menurutnya, salah satu langkah strategis yang perlu didorong pemerintah daerah adalah membangun dan memfasilitasi tempat pengolahan sampah mandiri di setiap RW.

“Seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses ini akan kami perjuangkan dan tindak lanjuti melalui SIPD secara daring maupun melalui dinas terkait. Namun, persoalan sampah menjadi salah satu hal paling krusial yang perlu segera mendapatkan perhatian pemerintah,” ujar Iwan.

Ia menjelaskan, pengolahan sampah mandiri memiliki potensi besar apabila dikelola secara serius dan didukung fasilitas yang memadai. Sampah organik, misalnya, dapat dimanfaatkan melalui budidaya maggot dan cacing, sementara sampah plastik berpotensi diolah menjadi produk turunan yang memiliki nilai ekonomi, termasuk bahan bakar alternatif melalui teknologi pengolahan yang sesuai.

“Kalau setiap RW memiliki program pengolahan sampah mandiri, saya yakin volume sampah yang harus dibuang ke TPA bisa berkurang secara signifikan. Kita harus mulai membangun pola pengelolaan sampah berbasis inovasi, bukan hanya mengandalkan pola kumpul, angkut, dan buang,” tegasnya.

Iwan juga menyoroti kondisi masyarakat Kampung Cipeer yang selama ini telah berinisiatif mengelola sampah secara swadaya. Kegiatan pengumpulan dan pengolahan sampah lingkungan tersebut bahkan masih mengandalkan pembiayaan dari masyarakat melalui sistem iuran.

Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya didukung fasilitas memadai dari Pemerintah Kota Cimahi. Karena itu, ia mendorong agar aspirasi warga Cipeer dapat menjadi perhatian dalam penyusunan program dan penganggaran pemerintah daerah.

“Di Cipeer ini masyarakat sudah berupaya mengelola sampah secara mandiri. Tetapi, fasilitasnya masih terbatas dan pembiayaannya mengandalkan swadaya warga. Kami berharap pemerintah hadir memberikan dukungan, baik berupa sarana, prasarana maupun tempat pengolahan sampah yang layak,” ungkapnya.

Lebih jauh, Iwan menegaskan bahwa pengelolaan sampah mandiri tidak hanya berkaitan dengan persoalan kebersihan lingkungan, tetapi juga berpotensi menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat.

Menurutnya, sampah plastik, kertas, dan material lain yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dipilah sejak dari rumah untuk kemudian didaur ulang atau dimanfaatkan sebagai bahan usaha produktif masyarakat.

Dengan demikian, pengelolaan sampah dapat memberikan dua manfaat sekaligus, yakni mengurangi beban pembuangan sampah kota dan meningkatkan perekonomian warga.

Di sisi lain, Iwan mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Partisipasi dan kedisiplinan masyarakat menjadi faktor penting, terutama dalam membiasakan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.

Ia berharap warga mulai membedakan sampah organik, anorganik, serta sampah yang sudah tidak dapat dimanfaatkan sebelum diserahkan kepada pengelola lingkungan.

“Kesadaran masyarakat harus dibangun dari rumah masing-masing. Jangan sampai sampah sudah tercampur semuanya ketika dibuang, sehingga pengelola di tingkat lingkungan harus bekerja lebih berat untuk memilah kembali. Kalau sudah dipisahkan sejak awal, proses pengolahan akan jauh lebih mudah,” jelasnya.

Iwan juga optimistis, apabila pemerintah memberikan dukungan fasilitas yang memadai disertai edukasi berkelanjutan, pengelolaan sampah berbasis RW dapat berkembang menjadi kelompok usaha produktif yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Harapan saya, pemerintah jangan hanya melihat sampah sebagai persoalan yang harus dibuang, tetapi juga sebagai potensi ekonomi yang bisa dikelola. Kami akan mendorong agar ada titik-titik pengolahan sampah mandiri yang difasilitasi pemerintah. Jika masyarakat disiplin, pemerintah mendukung, dan pengelolaannya berjalan baik, persoalan sampah di Kota Cimahi bisa kita kurangi bersama,” pungkasnya.

Melalui reses tersebut, Iwan berharap aspirasi masyarakat Cipeer tidak berhenti sebatas pencatatan, melainkan dapat ditindaklanjuti menjadi program konkret. Dukungan pemerintah terhadap pengolahan sampah mandiri dinilai penting agar inisiatif warga yang selama ini berjalan secara swadaya dapat berkembang menjadi sistem pengelolaan lingkungan yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan bernilai ekonomi. [R]

Comment