PA 98 Tolak Wapres Militer, Desak Prabowo Reshuffle Kabinet

Politik90 views

REPUBLIKAN – Perkumpulan Aktivis 98 (PA 98) menolak jika posisi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka nantinya diisi figur dari kalangan militer. Organisasi tersebut meminta calon pengganti berasal dari kalangan sipil dengan mempertimbangkan integritas, kapasitas kenegaraan, serta komitmen terhadap supremasi sipil.

Sikap itu menjadi salah satu rekomendasi dalam pertemuan internal dan diskusi politik yang digelar Presidium PA 98 di Bandung, Minggu (15/11). Dalam forum tersebut, PA 98 juga mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi kabinet dan segera mengambil langkah reshuffle.

Ketua Umum PA 98, Muhamad Surya Wijaya, menegaskan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden tidak boleh sekadar menjadi bagian dari kompromi politik antarelite.

“Perlu diketahui ya, sejak 1998, amanat Reformasi masih kita pegang sampai saat ini. Menyikapi posisi Wapres yang kosong saat ini, kami pikir kiranya posisi Wakil Presiden sebaiknya tidak diberikan kepada figur militer,” kata Surya.

Menurutnya, pengganti Wakil Presiden harus dipilih dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa, demokrasi, dan cita-cita Reformasi 1998. Proses tersebut juga tidak boleh hanya didasarkan pada kepentingan pembagian kekuasaan.

“Bukan semata-mata transaksi politik antar elite,” tegasnya.

PA 98 mengusulkan agar calon pengganti berasal dari kalangan profesional, teknokrat, atau partai politik. Figur tersebut dinilai perlu memiliki integritas, pengalaman pemerintahan, serta kemampuan memahami persoalan ekonomi dan pertahanan nasional.

Selain itu, PA 98 meminta calon Wakil Presiden memahami arah kebijakan pertahanan negara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029.

Surya mengatakan, Perpres tersebut dapat menjadi salah satu rujukan untuk memahami perkembangan ancaman terhadap negara, baik yang bersifat militer, nonmiliter, maupun hibrida. Namun, ketentuan tersebut bukan merupakan persyaratan hukum untuk menentukan calon Wakil Presiden.

Dalam diskusi itu, PA 98 turut membahas klasifikasi ancaman negara yang tercantum dalam Perpres 111/2025. Ancaman nonmiliter, menurut organisasi tersebut, mencakup sejumlah dimensi, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum, hingga legislasi.

Salah satu materi yang disoroti adalah contoh ancaman dalam dimensi sosial dan budaya, termasuk penyebaran budaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ), sebagaimana disebut dalam bahan pembahasan Perpres tersebut.

PA 98 menilai persoalan itu perlu menjadi bagian dari pembahasan ketahanan ideologi, sosial, dan budaya nasional. Organisasi tersebut juga menekankan pentingnya menjaga nilai kebangsaan, Pancasila, serta karakter sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

Meski demikian, Surya membedakan pembahasan ancaman negara dengan sikap organisasi mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden. Menurutnya, ancaman dapat muncul dari berbagai dimensi, tetapi posisi Wapres tetap harus berasal dari kalangan sipil.

*Waspadai Menguatnya Peran Militer di Ranah Sipil*

Selain membahas kebijakan pertahanan, PA 98 mengingatkan potensi meluasnya peran militer dalam kehidupan sipil dan politik. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengembangan kegiatan teritorial melalui program Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP).

PA 98 meminta pelaksanaan program tersebut diawasi agar tidak mengaburkan batas antara tugas pertahanan negara dan urusan pemerintahan sipil.

Surya menilai, penguatan institusi pertahanan harus berjalan seiring dengan profesionalisme militer, supremasi sipil, dan reformasi sektor keamanan.

Karena itu, PA 98 mendorong konsolidasi bersama aktivis, mahasiswa, dan kelompok pro-demokrasi untuk mengawal amanat Reformasi 1998, terutama terkait penghapusan Dwifungsi TNI.

Pertemuan tersebut juga membahas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. PA 98 mendesak Kapolri membuka hasil penyelidikan yang dapat disampaikan kepada publik.

Organisasi itu meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan tersebut secara menyeluruh, mulai dari aktor yang terlibat, motif, jaringan, sumber pembiayaan, hingga tujuan tindakan.

Kemungkinan adanya operasi politik terorganisasi yang bertujuan mengganggu atau menggulingkan pemerintahan yang sah juga diminta untuk didalami secara profesional.

Apabila ditemukan bukti tindak pidana, termasuk dugaan makar, PA 98 meminta proses hukum dilakukan secara tegas dan transparan.

Namun, Surya mengingatkan agar penegakan hukum tidak digunakan untuk membungkam kritik atau kepentingan politik tertentu. Hak privasi dan kebebasan berpendapat masyarakat, termasuk aktivis, mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan, harus tetap dilindungi.

*Desak Prabowo Evaluasi dan Rombak Kabinet*

PA 98 juga meminta Presiden Prabowo segera mengevaluasi kinerja kabinet dan melakukan perombakan atau reshuffle. Evaluasi tersebut dinilai perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

Organisasi ini mengingatkan agar reshuffle tidak sekadar menjadi ajang pembagian jabatan atau akomodasi kepentingan elite partai politik.

Presiden diminta membuka ruang lebih luas bagi kalangan profesional, teknokrat, akademisi, dan masyarakat sipil yang memiliki kompetensi serta rekam jejak yang jelas.

Evaluasi kabinet, menurut PA 98, juga perlu menyentuh kemampuan pemerintah menangani berbagai persoalan, seperti kebakaran hutan dan lahan, bencana banjir, tata kelola pertanahan, serta konflik agraria.

Di luar persoalan politik dan pertahanan, PA 98 menempatkan masalah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagai agenda penting.

Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi kenaikan harga kebutuhan pokok, pengangguran, pemutusan hubungan kerja (PHK), upah buruh, biaya pendidikan, reforma agraria, bencana, karhutla, hingga perlindungan satwa langka.

Sekretaris Jenderal PA 98, Lukman Nurhakim, mengatakan organisasinya juga akan mengawasi berbagai program strategis pemerintah yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara, energi, pangan, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam.

“PA 98 juga menyatakan akan mengawasi berbagai program strategis pemerintah yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara, energi, pangan, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam,” kata Lukman.

Ia menegaskan, keberhasilan program pemerintah tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya proyek yang dijalankan. Manfaat bagi masyarakat dan transparansi pelaksanaannya juga harus menjadi ukuran.

“Keberhasilan program pemerintah harus diukur berdasarkan manfaat nyata bagi masyarakat, efektivitas pelaksanaan, transparansi pembiayaan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

Dalam diskusi itu, PA 98 turut menyinggung fenomena *deep state*, oligarki, konflik kepentingan, serta kemungkinan adanya jaringan kekuasaan informal yang memengaruhi pengambilan keputusan di luar mekanisme demokrasi formal.

*Siapkan Diskusi Publik 25–26 November*

Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, PA 98 berencana menggelar diskusi publik pada 25–26 November 2026. Forum itu akan melibatkan akademisi, mahasiswa, aktivis, buruh, dan berbagai elemen masyarakat sipil.

Diskusi tersebut diharapkan menjadi ruang untuk membahas perkembangan politik nasional sekaligus merumuskan sikap resmi organisasi.

PA 98 juga berencana memperluas komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat dan partai politik melalui media massa, media sosial, podcast, wawancara, serta dialog publik.

Surya menegaskan, organisasinya tetap membuka ruang komunikasi dengan pemerintah maupun berbagai kekuatan politik. Namun, hal itu tidak berarti PA 98 akan meninggalkan sikap kritis terhadap kekuasaan.

“PA 98 terbuka membangun komunikasi dengan pemerintah maupun berbagai kekuatan politik. Namun, keterbukaan komunikasi tersebut tidak berarti organisasi meninggalkan independensi dan fungsi kontrol terhadap kekuasaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, PA 98 akan tetap menjalankan peran kritis dalam mengawal demokrasi, supremasi sipil, keadilan sosial, ketahanan nasional, dan kesejahteraan rakyat.[R]

Comment