REPUBLIKAN, Bandung – Persoalan aktivitas pertambangan di wilayah Bogor menjadi perhatian serius dalam rapat yang digelar bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Anggota DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap praktik perizinan tambang yang selama ini berjalan, Selasa (10/2/2026)
Rafael menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan evaluasi terhadap seluruh izin pertambangan, guna menentukan mana yang masih layak dilanjutkan dan mana yang harus dihentikan. Evaluasi ini dilakukan sebagai langkah tegas untuk memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keberlanjutan.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
“Izin-izin yang tidak memenuhi syarat, terutama yang berpotensi merusak lingkungan, tidak diperbolehkan melakukan eksplorasi,” tegas Rafael.
Ia menambahkan, Pemprov Jawa Barat sangat berharap agar setiap izin tambang yang diberikan mengutamakan prinsip ramah lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem, serta tidak merugikan masyarakat sekitar. Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan kelestarian alam dan keselamatan warga.
Evaluasi ini diharapkan menjadi momentum pembenahan tata kelola pertambangan di Jawa Barat, khususnya di wilayah Bogor, agar kegiatan tambang dapat berjalan secara bertanggung jawab, transparan, dan berkelanjutan.[R]
Comment