REPUBLIKAN, SUKABUMI – Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki , pentingnya pendekatan berbasis musyawarah dan transparansi dalam pembangunan daerah. Hal ini disampaikan dalam Forum Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang membahas Renstra Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 , Selasa (29/4/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kesbangpol ini dihadiri oleh Kepala Kesbangpol Yudi Yustiawan , perwakilan unsur Forkopimda, serta lembaga dan SKPD mitra Kesbangpol.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
Dalam sambutannya, Wali Kota Ayep Zaki memaparkan sejumlah prioritas pembangunan yang menjadi fokus pemerintahannya. Ia menyoroti pentingnya kebersihan, perbaikan jalan, pedestrian, drainase, penerangan jalan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai isu strategis.
“Ada 19 janji politik yang harus kami tunaikan. Selain itu, ada program tambahan seperti BPJS ketenagakerjaan untuk 23.000 warga dan perluasan BPJS kesehatan bagi keluarga rentan ,” jelas Ayep Zaki.
Ia juga mengungkapkan program padat karya yang dirancang untuk stabilisasi perekonomian masyarakat. “Program ini dirancang langsung oleh Pemkot untuk memastikan manfaatnya tepat sasaran. Kami mengalokasikan sisa anggaran sebesar Rp5,6 miliar khusus untuk perbaikan infrastruktur di lingkungan yang paling membutuhkan,” tambahnya.
Wali Kota mengajak Kesbangpol memegang peran kunci dalam menjaga stabilitas Kota Sukabumi, baik di bidang sosial, agama, budaya, maupun politik.
“Kami memiliki banyak program untuk mendukung keamanan dan stabilitas. Sebagai pimpinan, saya selalu menjalin kerja sama yang baik dengan Kepolisian dan TNI berdasarkan konstitusi. Fokus kami adalah pro pada pembangunan masyarakat,” ujarnya.
Ayep Zaki juga memaparkan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Tim Percepatan Peningkatan PAD. “Kami menargetkan minimal Rp500 miliar , dan progresnya sudah bisa terlihat pada Agustus nanti. Setelah itu, kami akan melakukan breakdown lebih detail,” ungkapnya.
Transparansi penggunaan anggaran menjadi poin penting yang ditekankan Wali Kota. “Untuk tahun ini, kami mengejar target PAD Rp500 miliar dan akan transparan dalam penggunaannya. Ini semua demi stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Di sektor retribusi, Pemkot Sukabumi telah mengambil langkah tegas dengan menutup 41 reklame yang tidak memiliki izin.
“Kami memberikan waktu 30 hari untuk pemilik reklame melunasi pajaknya. Jika tidak, kami akan mengambil alih aset tersebut,” tegas Ayep Zaki.
Ia juga menyinggung pentingnya sertifikat laik fungsi (SLF) sebagai bagian dari penegakan aturan. “Sekarang waktunya kita mengedepankan konstitusi,” tandasnya. (Dev).
Comment