Wali Kota Cimahi Ngatiyana Tegaskan Efisiensi Anggaran, Pemkot dan DPRD Cimahi Evaluasi 16 Perda

REPUBLIKAN – Pemerintah Kota Cimahi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap regulasi daerah memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga.

Seusai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Cimahi pada Rabu (04/11/2026) sore, Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyampaikan bahwa rapat paripurna tersebut membahas evaluasi dan pembahasan terhadap 16 Peraturan Daerah (Perda), baik yang dihapus maupun yang diperbaiki.

“Ada 16 peraturan daerah yang dibahas untuk dihapus maupun diperbaiki. Dari jumlah tersebut, 5 merupakan prakarsa dari Pemerintah Kota Cimahi, sedangkan 11 lainnya merupakan usulan dari DPRD Kota Cimahi,” ujar Ngatiyana saat memberikan keterangan kepada awak media.

Ngatiyana menegaskan bahwa ukuran keberhasilan suatu peraturan daerah bukanlah terletak pada kuantitas atau banyaknya perda yang disahkan, melainkan pada azas kebermanfaatan dan hasil nyata (outcome) yang dirasakan masyarakat.

“Yang paling penting itu bukan banyaknya peraturan daerah, tetapi azas manfaat dan kenikmatan bagi masyarakat dari implementasinya. Kenapa harus banyak-banyak peraturan daerah kalau ujungnya tidak ada outcome-nya untuk masyarakat? Hasil akhirnya harus untuk kepentingan warga Cimahi,” tegasnya.

Selain soal regulasi, Ngatiyana juga membeberkan kebijakan tegas terkait langkah efisiensi anggaran dan penghematan operasional yang sedang diterapkan secara ketat di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

Ia mengungkapkan bahwa Pemkot Cimahi telah memangkas alokasi anggaran belanja makan-minum (mamin) dan Alat Tulis Kantor (ATK) secara signifikan.

“Untuk makan dan minum di Pemkot Cimahi kita potong hingga 70 persen, sehingga pos mamin tinggal 30 persen. Begitu juga dengan ATK, kami potong 70 persen dan tersisa 30 persen. Ini kami lakukan untuk penghematan serta efisiensi dalam pelaksanaan roda pemerintahan,” jelas Ngatiyana.

Tidak berhenti di situ, instruksi penghematan juga diberlakukan pada penggunaan fasilitas pendukung operasional kantor, seperti listrik dan air.

“Penggunaan listrik wajib dibatasi; Pukul 17.00 WIB atau maksimal pukul 18.00 WIB, listrik di kantor-kantor harus sudah dimatikan. Begitu pula dengan penggunaan air, kita atur dan batasi agar tidak terjadi pemborosan. Semua ini kita lakukan demi efisiensi dan penghematan anggaran daerah,” pungkasnya.[R]

Comment