Tia Fitriani Perkuat Komunikasi dengan Masyarakat Lewat Pengawasan Pemerintahan di Neglasari Kec Banjaran

Politik6 views

REPUBLIKAN – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Dra. Hj. Tia Fitriani, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung pada 16 November 2026.

Kegiatan pengawasan ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus menjadi sarana untuk menjalin komunikasi dan mempererat hubungan antara wakil rakyat dengan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, tampak sejumlah peserta hadir dan mengikuti rangkaian acara dengan penuh perhatian. Kegiatan juga dihadiri oleh sejumlah perempuan yang duduk di jajaran depan sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai penyelenggaraan pemerintahan, termasuk berbagai program dan kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Selain itu, kegiatan pengawasan menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi, masukan, serta persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing. Aspirasi tersebut tentunya menjadi bahan perhatian bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.

Dra. Hj. Tia Fitriani sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari daerah pemilihan Kabupaten Bandung diharapkan dapat terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan juga memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Melalui kegiatan yang dilaksanakan pada 16 November 2026 tersebut, diharapkan terjalin komunikasi yang semakin baik antara masyarakat dan lembaga legislatif. Dengan demikian, berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dapat menjadi perhatian dalam upaya mendorong pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bandung.

Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 ini sekaligus menjadi wujud komitmen dalam memperkuat peran pengawasan legislatif demi terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.[R]

Comment