REPUBLIKAN, Kota Bandung – Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang mendorong pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memberikan perhatian lebih kepada penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat.
Masih ada kasus Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menahan ijazah karena peserta didik tidak mampu memenuhi kewajiban.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
Pernyataan ini muncul setelah banyaknya kasus ijazah sekolah yang ditahan terkait dengan ketidakmampuan peserta didik untuk membayar biaya sekolah.
“Banyak sekolah SMA maupun SMK di Jawa Barat yang menahan ijazah, dengan alasan karena tidak sanggup membayar biaya uang sekolah, ini tidak boleh lagi terjadi, saya prihatin dan segera pemerintah provinsi Jawa Barat harus mengambil langkah langkah kongkrit untuk untuk mengatasi masalah tersebut”,ucapnya, Kamis (16/01/2025).
“Saya sering mendapat keluhan dari warga yang ijazah anaknya ditahan pihak sekolah karena tunggakan biaya. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Jawa Barat harus berperan aktif mengawasi sekolah agar tidak menahan ijazah,” ujar Rafael.
Selain itu, Rafael juga menekankan bahwa permasalahan tunggakan sekolah itu jangan sampai menghambat hak anak menempuh pendidikan.
“Karena pendidikan itu adalah hak dasar dan ijazah itu hak yang harus diberikan kepada anak peserta didik, karena sangat penting untuk melanjutkan pendidikan, untuk lamaran pekerjaan dan segala macamnya”,kata legislator dari PDI Perjuangan tersebut.
Seperti diketahui, banyak kasus ijazah ditahan pihak sekolah karena tunggakan biaya. Hal ini justru menghambat upaya pemerintah mewujudkan pendidikan di Jawa Barat.[R]
Comment