REPUBLIKAN – Ucapan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di kanal YouTube telah menyinggung dan menimbulkan kekecewaan terhadap para wartawan. Bahkan dianggap akan menimbulkan konflik serta berakibat terhadap ancaman kehidupan pers.
Para wartawan yang bertugas di wilayah Kota Bandung, termasuk di lingkungan instansi Pemkot atau Pemprov dan DPRD Jawa Barat mengungkapkan, bahwa ucapan seorang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi itu, tak pantas diucapkan. Mengingat, dirinya sebagai sosok panutan dan publik figur.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
Pertemuan dengan DPR RI dan Para Gubernur
Terlebih, ucapan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi itu diunggah dikanal YouTube yang ditonton oleh jutaan ribu pengguna gadget. Sebelumnya beredar dialog Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat menghadiri rapat DPR RI komisi II dan para gubernur, termasuk Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud.
Pada pertemuan itu Rudy Mas’ud menyebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai “Gubernur Konten”. Dan disampaikan saat menghadiri rapat antara sejumlah gubernur dan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa 29 April 2025.
Sebut Gubernur Konten
Di akhir pemaparannya, Dedi Mulyadi merespons ucapan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Menurut Dedi, meskipun dirinya sering mengonten, tetapi kegiatannya ternyata berdampak pada belanja rutin iklan. “Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan Gubernur Konten.”
Diakui dari konten yang dimiliki dirinya bisa menurunkan belanja rutin iklan. Pemprov Jabar biasanya mengeluarkan uang belanja iklan sebesar 50 miliar untuk iklan. Namun, karena konten viral terus, pihaknya bisa menghemat biaya iklan menjadi 3 miliar saja.
“Alhamdulilah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin. Biaya rutin Pemprov Jabar kerjasama dengan media 50 miliar, sekarang cukup 3 miliar saja tapi viral terus,” kata Dedi Mulyadi.
Momen itu diunggah di kanal YouTube Warta Kota Production, dengan judul Respon Menohok Dedi Mulyadi Disebut Gubernur Konten Oleh Gubernur Kalitim, dipublih 29 April 2025.
Tugas Wartawan Dilindungi UU
Menanggapi ucapan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di kanal YouTube tersebut, wartawan yang bertugas di wilayah Kota Bandung langsung merespon. Menurut awak media, bahwa ucapan itu tak pantas dilontarkan, terlebih ia sosok Dedi Mulyadi sebagai publik figur dan pejabat tinggi di Jawa Barat bahkan menjadi panutan masyarakat.
“Itu artinya sudah tidak menghargai media yang menugaskan para wartawannya untuk menjalankan tugas jurnalistiknya,” kata Akbar seorang wartawan online Republikan.co di sela sela peliputan rapat Paripurna DPRD Provinsi Jabar, Jumat 16 Mei 2025.
Dijelaskannya, wartawan yang melakukan liputan, dipastikan memiliki PT dan dilindungi oleh undang undang. Anehnya mereka ini seakan tidak diperkenankan untuk melakukan tugas dan menjalin hubungan baik dengan relasinya masing masing.
“Media kan punya PT yang menaungi onlinenya, supaya kita dipercaya oleh relasi atau narasumber. Lah ini, ucapan seorang gubernur seperti itu tidak memberikan narasi untuk membangun hubungan baik, tapi sebaliknya malah mengundang menciptakan konflik dengan relasi berkedok efisiensi,” tandasnya.
Keuntungan Berlipat Ganda
Hal senada disampaikam Adems wartawan media online BandungPos.com. Menurutnya, Gubernur Dedi Mulyadi jika diibaratkan, ia adalah seorang pedagang dengan menjual barang berupa jasa kepada masyarakat.
“Ini sangat jelas, ketika Gubernur Dedi Mulyadi memberikan sumbangan kepada masyarakat dengan jumlah 1 juta setiap orangnya dan dibuatkan konten serta viral, maka ia akan mendapat keuntungan berlipat lipat ganda dari uang yang dikeluarkannya itu,” tandas Adems.
Keuntungan ini didapat, tegasnya lagi, dari jumlah penonton dan subscribe, like serta komen juga share yang mencapai jutaan ribu. Hal senadapun disampaikan Bagus, seorang wartawan yang meliput kegiatan DPRD Provinsi Jabar.
Picu Konflik
Menurut Bagus, ucapan gubernur tersebut seakan menggambarkan bahwa tim media yang dimiliki dan berada dalam lingkarannya itu, lebih hebat dari media media lainnya.
“Sikap inilah yang akan memicu konflik. Apakah benar dengan media yang dimilikinya itu mampu memberikan informasi, bisa mengcover semua peristiwa di Jabar?,” jelas Bagus.[R]
Comment