REPUBLIKAN, Kota Bandung – Hubungan antara Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman dikabarkan mengalami ketegangan. Erwan secara terbuka menyampaikan ketidakharmonisannya dengan Herman dalam beberapa kesempatan, termasuk saat diwawancarai awak media di Gedung Sate, Senin (1/7/2025).
“Memang ada keretakan, itu kenyataannya. Kami satu lantai di Gedung Sate, tapi tidak pernah berinteraksi. Saya lewat, tidak ada (sapaan),” kata Erwan kepada wartawan.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
Menurut Erwan, kondisi ini bukan semata-mata soal komunikasi, melainkan menyangkut kewenangan dan pelaksanaan tugas. Ia menilai Herman kerap bertindak di luar batas peran administratif yang seharusnya diemban oleh seorang Sekretaris Daerah.
“Sudah di luar batas. Saya sampaikan berulang kali, sudah melewati kewenangan-kewenangan yang semestinya,” ujar Erwan.
Ia menjelaskan, peran Sekda seharusnya terbatas pada aspek administratif pemerintahan dan bertugas membantu mengonsolidasikan perangkat daerah dalam menindaklanjuti temuan maupun arahan dari gubernur dan wakil gubernur.
Pernyataan Erwan bukan kali pertama diungkapkan. Ketegangan serupa sebelumnya juga disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Jawa Barat pada Kamis (19/6/2025). Di hadapan forum legislatif, Erwan sempat menyinggung minimnya kehadiran Sekda Jabar dalam rapat-rapat penting.
“Sekda jarang hadir dalam rapat paripurna, bahkan di kantor pun sulit ditemui,” ujar Erwan dalam forum tersebut.
Situasi ini menimbulkan perhatian publik dan menjadi bahan diskusi hangat di berbagai platform media sosial. Tak sedikit warganet yang menyayangkan disharmoni tersebut terjadi di level pimpinan tertinggi pemerintahan daerah.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Herman Suryatman belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan yang dilontarkan Wakil Gubernur Jabar tersebut.
Herman Suryatman sendiri dikenal sebagai birokrat karier dengan rekam jejak panjang di pemerintahan. Sebelum menjabat sebagai Sekda Jabar, ia sempat menduduki berbagai posisi penting di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
Situasi ini dikhawatirkan berdampak terhadap koordinasi dan efektivitas jalannya pemerintahan, terlebih di tengah dinamika pembangunan dan pelayanan publik yang menuntut kolaborasi lintas sektor.
Pemerhati kebijakan publik menilai, penyelesaian persoalan ini perlu dilakukan secara internal dan bijaksana demi menjaga stabilitas pemerintahan Provinsi Jawa Barat.[R]
Comment