Rafael Situmorang Anggota DPRD Jabar Tegaskan: Pers Adalah Produk Jurnalistik, Bukan Sekadar Konten Medsos

REPUBLIKAN, Kota Bandung – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Rafael Situmorang, menyoroti pentingnya membedakan antara pers sebagai produk jurnalistik yang bertanggung jawab dengan konten yang beredar bebas di media sosial. Menurutnya, persepsi publik yang semakin kabur antara keduanya justru menjadi ancaman serius bagi kelangsungan ekosistem pers lokal yang sehat.

“Pers bukan sekadar membuat konten. Pers adalah produk jurnalistik yang melalui proses verifikasi, uji fakta, dan memegang teguh kode etik. Ini yang harus dipahami publik dan juga pemerintah,” ujar Rafael dalam keterangannya di Bandung, Sabtu (12/7/2025).

Rafael anggota komisi I DPRD Jabar yang salahsatunya membidangi bidang informasi, komunikasi dan pers menyampaikan kekhawatiran terhadap membanjirnya informasi di ruang digital yang tidak melalui proses jurnalistik yang benar. Banyak masyarakat yang kini lebih terpapar oleh konten viral, opini personal, atau unggahan tanpa sumber jelas, yang dikira sebagai ‘berita’.

“Ini persoalan serius. Ketika semua dianggap sebagai ‘media’, maka kerja jurnalistik yang serius jadi tidak dihargai. Wartawan profesional disamakan dengan pemilik akun medsos. Ini bisa mematikan profesi pers yang sesungguhnya,” ungkapnya.

Pers Bukan Sekadar Viral
Menurut Rafael, membedakan antara jurnalisme dan konten medsos penting untuk menjaga kualitas demokrasi. Jurnalisme bekerja untuk kepentingan publik, menggunakan prinsip keberimbangan, konfirmasi, dan verifikasi. Sementara konten media sosial sering kali hanya mengejar sensasi dan keterlibatan (engagement) tanpa tanggung jawab publik.

“Kalau pers dikacaukan dengan konten, maka masyarakat akan sulit membedakan mana informasi yang bisa dipercaya dan mana yang manipulatif. Ini berbahaya, apalagi saat Pemilu atau konflik sosial,” kata legislator Dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi ini.

Tanggung Jawab Bersama
Ia pun mendorong agar masyarakat, pemerintah, dan institusi pendidikan memperkuat literasi media, agar publik lebih kritis dalam mengonsumsi informasi. Menurutnya, pers harus terus dilindungi dan didorong untuk bertahan sebagai institusi pilar demokrasi, bukan dikerdilkan oleh algoritma platform.

Rafael juga menyerukan agar pemerintah daerah tidak keliru dalam membina hubungan dengan media. “Jangan samakan pers profesional dengan buzzer atau akun opini pribadi. Anggaran publik untuk komunikasi publik harus disalurkan ke media yang berbadan hukum pers dan tunduk pada regulasi Dewan Pers,” tegasnya.

Peran Pers Lokal Kian Penting
Di era keterbukaan informasi, Rafael menilai pers lokal memiliki peran penting sebagai penjernih informasi, penyambung suara masyarakat daerah, serta mitra kritis pemerintah. Karena itu, ia mendorong penguatan kapasitas jurnalis lokal melalui pelatihan, pendampingan hukum, dan kolaborasi antar media.

“Kalau kita ingin demokrasi kita tumbuh sehat, maka pers harus ditempatkan pada posisi yang terhormat. Jangan biarkan suara jurnalis tenggelam oleh gaduhnya konten medsos,” pungkas Rafael.[R]