REPUBLIKAN, Bandung — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Drs. H. Daddy Rohanady, menegaskan dukungan partainya terhadap penerapan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) sebagai langkah menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan mencegah praktik overfishing. Namun ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh hanya tersusun rapi di atas kertas, tetapi kemudian menyulitkan nelayan kecil dalam penerapannya di lapangan.
Menurut Daddy Rohanady, sejumlah aspek teknis seperti regulasi kuota, zonasi, serta kewajiban penggunaan teknologi pemantauan harus dirancang secara adil dan proporsional. Ia menolak jika beban biaya justru diarahkan kepada nelayan tradisional yang selama ini bergantung pada alat sederhana dan memiliki kemampuan finansial terbatas.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
Program PIT berbasis kuota diketahui akan mulai diberlakukan penuh pada 1 Januari 2026 sebagai salah satu prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga ekosistem laut sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kelautan.
Gerindra, lanjut Daddy, berkomitmen penuh mengawal implementasi PIT agar tetap seimbang antara kelestarian dan keadilan sosial. Bentuk pengawalan tersebut antara lain meliputi pemberian subsidi dan insentif teknologi bagi kapal kecil, penyederhanaan birokrasi perizinan kuota, penguatan koperasi nelayan, serta pelibatan nelayan sebagai mitra pengawas sumber daya ikan.
“Laut adalah ruang hidup rakyat, bukan sekadar arena bisnis segelintir pelaku besar. Karena itu kebijakan PIT harus menghadirkan keberlanjutan sekaligus keberpihakan,” tegas Daddy Rohanady.[R]
Comment