REPUBLIKAN, Bandung – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Tia Fitriani, menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh dan penguatan fungsi pengawasan agar BUMD mampu berkontribusi lebih signifikan terhadap pembangunan daerah, Jumat (6/2/2026).
Menurut Tia, BUMD memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi daerah sekaligus sumber pendapatan bagi pemerintah provinsi. Namun, dalam praktiknya, tidak semua BUMD mampu menyumbang dividen secara maksimal setiap tahun.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
“BUMD ini dibentuk dengan tujuan yang jelas, yaitu memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan PAD. Karena itu, kinerjanya harus benar-benar terukur, transparan, dan profesional. Jangan sampai potensi yang besar justru tidak tergarap optimal,” ujar Tia.
Ia menegaskan, Komisi III DPRD Jabar yang membidangi keuangan dan aset daerah akan terus melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja BUMD, termasuk mendorong perbaikan tata kelola perusahaan (good corporate governance). Transparansi laporan keuangan, evaluasi manajemen, hingga penempatan direksi dan komisaris yang kompeten menjadi perhatian utama.
Tia juga menekankan pentingnya inovasi dan adaptasi BUMD terhadap dinamika pasar. Di tengah tantangan ekonomi dan persaingan usaha yang semakin ketat, BUMD dituntut untuk lebih kreatif dalam mengembangkan unit bisnis serta memanfaatkan peluang investasi yang potensial di Jawa Barat.
“Kita ingin BUMD tidak hanya berjalan rutin, tetapi mampu melakukan terobosan-terobosan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Dengan begitu, kontribusi dividen kepada daerah bisa meningkat dan berdampak langsung pada pembangunan serta kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Tia mendorong adanya evaluasi berkala terhadap BUMD yang dinilai kurang sehat. Jika ditemukan permasalahan struktural atau manajerial, perlu dilakukan langkah pembenahan secara tegas dan terukur.
“Evaluasi harus objektif. Jika memang ada BUMD yang kinerjanya terus merugi, perlu dikaji ulang model bisnisnya atau dilakukan restrukturisasi. Jangan sampai menjadi beban bagi keuangan daerah,” tegasnya.
Ia berharap, dengan pengawasan yang lebih ketat dan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif, BUMD di Jawa Barat dapat tumbuh lebih profesional, kompetitif, dan mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD sebagai salah satu penopang utama pembangunan daerah.[R]
Comment