REPUBLIKAN – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Tia Fitriani, mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan program-program Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata hingga ke tingkat desa.
Ajakan tersebut disampaikan Tia saat kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Kantor Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Senin, 13 Juli 2026.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
Menurut Tia, pengawasan merupakan salah satu fungsi utama DPRD yang bertujuan memastikan program-program pemerintah berjalan sesuai perencanaan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Program pemerintah yang baik harus dikawal bersama. Masyarakat jangan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga ikut mengawasi, mengevaluasi, dan menyampaikan masukan apabila pelaksanaannya belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Tia.
Dalam dialog bersama warga, Tia menyoroti kondisi desa-desa yang saat ini menghadapi tantangan keterbatasan anggaran. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah kepala desa mengeluhkan berkurangnya alokasi bantuan yang berdampak pada tertundanya berbagai program pembangunan di tingkat desa.
Meski demikian, Tia menilai berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang digagas Gubernur Jawa Barat memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap implementasi program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat secara merata.
“Kadang programnya sudah sangat baik, tetapi ketika dilaksanakan di lapangan masih ada kendala dan belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan masyarakat. Karena itu, masukan dari warga sangat penting sebagai bahan evaluasi,” katanya.
Tia juga menegaskan komitmennya untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan temuan di lapangan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, kritik dan saran dari masyarakat harus menjadi bagian dari proses perbaikan kebijakan.
Dalam kesempatan tersebut, Tia memaparkan sejumlah fokus pembangunan Jawa Barat, mulai dari peningkatan infrastruktur jalan, penguatan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan sektor pariwisata.
Ia menilai pembangunan infrastruktur masih menjadi kebutuhan penting di berbagai daerah. Selain itu, perhatian terhadap sanitasi, penanganan stunting, dan pengentasan kemiskinan juga harus terus diperkuat agar kualitas hidup masyarakat semakin meningkat.
“Masalah stunting masih menjadi pekerjaan bersama. Edukasi kepada ibu hamil, pelayanan kesehatan, dan pemenuhan gizi harus terus ditingkatkan agar kasus stunting dapat ditekan secara maksimal,” ujarnya.
Tia berharap seluruh program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat berjalan sesuai perencanaan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau infrastruktur baik, pelayanan publik meningkat, pendidikan dan kesehatan semakin berkualitas, serta sektor pariwisata berkembang, maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat,” katanya.
Kegiatan pengawasan tersebut dihadiri Kepala Desa Soreang Hendra, anggota DPRD Kabupaten Bandung Hj. Imas, jajaran pengurus Partai NasDem tingkat kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pengurus Dulur Satia, para Ketua RT dan RW, kader PKK, kader Posyandu, serta warga setempat yang turut menyampaikan berbagai aspirasi terkait pembangunan di wilayah mereka.[R]
Comment