REPUBLIKAN, Kota Bandung – Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Bambang Mujiarto mendorong Pemerintah Provinsi Jabar memperkuat mitigasi dalam menghadapi musim kemarau hingga cuaca ekstrem, khususnya dalam menjaga ketersedian air untuk sektor pertanian.
Mitigasi tersebut dinilai penting agar kemarau dan cuaca ekstrem tidak berdampak lebih luas terhadap produksi pangan, harga komoditas hingga daya beli masyarakat.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
“Hal yang harus dilakukan bukan lagi sekadar langkah penanganan, tetapi bagaimana antisipasi menghadapi cuaca ekstrem ini, salah satunya musim kemarau,” kata Bambang Mujiarto, Kota Bandung, Rabu (19/8/2026).
Menurut Bambang Mujiarto, penanganan kekeringan harus dilakukan sejak awal melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, kabupaten dan kota hingga desa. Sebab, persoalan air harus dilihat secara menyeluruh, termasuk memastikan debit sungai dan saluran irigasi tetap mampu mendukung lahan pertanian serta menjaga sumber air dari hulu.
Ia juga mengingatkan atas masalah lahan kritis di Jawa Barat yang berdampak pada keberadaan sumber mata air. Oleh sebab itu, rehabilitasi lahan kritis dan pengembalian fungsi hutan dianggap penting untuk menjaga ketersedian air sekaligus menjaga ketahanan pangan.
Selain itu, pihaknya pun menekankan pentingnya meningkatkan kemampuan produksi para petani. Pasalnya, penguatan sektor pertanian akan berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi daerah.
Berkurangnya produksi pangan dapat memicu kelangkaan dan kenaikan harga komoditas. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keberadaan lahan pertanian yang produktif agar tidak terus berubah fungsinya. Kondisi tersebut menjadi penting untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap pangan, inflasi, dan daya beli masyarakat.
Di sisi pembangunan ekonomi, ia menyatakan dukungannya terhadap langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas. Menurutnya, pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak terhadap aktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
“Ya tentunya kita pun mendukung langkah-langkah Bapak Gubernur Jabar untuk menyelesaikan persoalan di perekonomian ini, karena bagaimanapun juga saat ini Bapak Gubernur memfokuskan di infrastruktur dan itu akan berdampak juga pada bidang perekonomian,” tegasnya.
Namun, ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan penguatan sektor produksi.
“Namun khusus untuk produksi, di sektor produksi rasanya ini pun harus menjadi perhatian, dan kita dukung langkah-langkah Bapak Gubernur untuk tetap fokus bagaimana mengatasi persoalan yang fundamental di masyarakat,” ucapnya.
Komisi II DPRD Jawa Barat akan terus mendorong kebijakan pembangunan yang memperkuat ketahanan air dan pangan, menjaga produktivitas sektor produksi, serta memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat bagi masyarakat Jabar.[R]
Comment