REPUBLIKAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi memastikan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Tahun Anggaran 2027 tetap diupayakan berjalan meski pemerintah daerah tengah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Cimahi Ngatiyana saat menghadiri kegiatan Pak Wali Kota Ngawangkong Bari Ngaronda (PAWANG RONDA) di wilayah RT 09 RW 05, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Rabu (9/9/2026) malam.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
Dalam kegiatan tersebut, Ngatiyana bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Cimahi membaur dengan ratusan warga sekaligus mendengarkan secara langsung berbagai keluhan dan aspirasi masyarakat.
Ngatiyana mengatakan, keberadaan jajaran Pemkot Cimahi dan Forkopimda di tengah masyarakat merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi yang terjadi di tingkat akar rumput.
Salah satu aspirasi yang disampaikan warga berkaitan dengan keberlanjutan PPM pada 2027 di tengah berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dan kebijakan efisiensi anggaran.
“Untuk PPM 2027, kami akan berusaha maksimal untuk merealisasikannya, tapi kami tidak mau mengumbar janji manis. Saat ini dana TKD memang berkurang, tapi PPM masih tetap berjalan,” ujar Ngatiyana.
Menurut dia, keberlanjutan program tersebut akan ditempuh melalui efisiensi pada sejumlah belanja pemerintah. Salah satunya dengan mengurangi anggaran makanan dan minuman serta alat tulis kantor (ATK) di lingkungan pemerintahan.
Ngatiyana juga meminta masyarakat memaklumi apabila masih terdapat pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah yang belum sepenuhnya terealisasi. Pemkot Cimahi, kata dia, saat ini memprioritaskan pemenuhan hak dasar masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur vital.
Di bidang kesehatan, Pemkot Cimahi telah membangun Puskesmas Melong Tengah serta fasilitas Unit Pengelola Darah RSUD Cibabat. Sementara di sektor pendidikan, pembangunan SMPN 14 tengah berlangsung dan akan dilanjutkan dengan pembangunan SMPN 15 pada tahun berikutnya.
Pembangunan sekolah tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya tampung sekolah negeri di Kota Cimahi.
Dalam forum PAWANG RONDA, warga juga menyampaikan sejumlah persoalan lingkungan. Di antaranya kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU), kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, perbaikan drainase besar, hingga kondisi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) RSUD Cibabat.
JPO tersebut dinilai penting untuk menunjang keselamatan pejalan kaki, terutama anak-anak dan orang tua, ketika menyeberangi Jalan Jenderal Amir Machmud yang memiliki arus lalu lintas cukup padat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ngatiyana mengatakan pengadaan PJU melalui dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Cimahi akan segera berjalan.
Sementara untuk perbaikan JPO RSUD Cibabat, Pemkot Cimahi membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat karena Jalan Jenderal Amir Machmud berstatus sebagai jalan nasional.
Pemkot Cimahi juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait penanganan drainase dan pengaspalan jalan guna mengantisipasi potensi banjir.
Mengenai persoalan zonasi sekolah, Ngatiyana menjelaskan bahwa Pemkot Cimahi harus mengikuti regulasi yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Saat ini, daya tampung SMP negeri di Kota Cimahi disebut hanya sekitar 5.000 siswa, sedangkan jumlah lulusan SD mencapai sekitar 7.000 siswa.
Pemkot Cimahi, lanjut Ngatiyana, berkomitmen agar keterbatasan daya tampung tersebut tidak menyebabkan anak putus sekolah. Pemerintah daerah akan menyiapkan bantuan bagi siswa yang harus melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
Kegiatan PAWANG RONDA tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Cimahi Maria Fitriana, Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widiatmoko, Kapolres Cimahi AKBP Moch. Faruk Rozi, Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi Neneng Rahmadini, serta Danramil Cimahi Tengah Mayor (Arh) Asep Komarudin yang mewakili Dandim 0609/Cimahi.[R]
Comment