Rafael Situmorang Soroti Penurunan Indeks Demokrasi Jabar, Kebebasan Beribadah Jadi Tantangan

REPUBLIKAN – Penurunan indeks demokrasi di Jawa Barat menjadi salah satu sorotan dalam kegiatan hari ketiga Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).

Dalam kegiatan yang berlangsung di Jalan Rajawali Barat No. 87, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, SH., MH., menyoroti masih adanya tantangan dalam pemenuhan hak kebebasan beragama dan menjalankan ibadah di tengah masyarakat.

Menurut Rafael, persoalan kebebasan beragama tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik dan komitmen para pemangku kebijakan dalam menjalankan amanat konstitusi.

“Indeks demokrasi kita sampai saat ini mengalami penurunan. Salah satu tantangannya adalah kebebasan masyarakat dalam menjalankan ibadah dan keyakinannya. Faktor konstelasi politik terkadang turut memengaruhi persoalan tersebut,” ungkap Rafael.

Ia menegaskan, Indonesia sesungguhnya telah memiliki landasan yang kuat melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.

Rafael mengingatkan bahwa Pancasila lahir melalui proses sejarah dan perumusan yang mengedepankan semangat kebersamaan serta penghormatan terhadap keberagaman. Para pendiri bangsa telah menunjukkan kebesaran hati dengan merumuskan dasar negara yang dapat menjadi rumah bersama bagi seluruh kelompok masyarakat.

“Pancasila merupakan fondasi kebangsaan yang melindungi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang agama maupun kepercayaan. Prinsip tersebut juga sudah ditegaskan dalam konstitusi kita,” katanya.

Namun, Rafael menilai implementasi nilai-nilai konstitusi masih membutuhkan komitmen dan keberanian politik dari para pemimpin, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Ia mencontohkan, dalam sejumlah persoalan, pertimbangan popularitas dan kalkulasi politik kerap memengaruhi keputusan pejabat publik. Kondisi tersebut berpotensi membuat pemenuhan hak-hak masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Kadang-kadang kepala daerah dihadapkan pada pertimbangan politik. Misalnya, ketika harus memberikan izin rumah ibadah, ada kekhawatiran kehilangan dukungan atau dianggap tidak populer di kelompok tertentu. Padahal, pemenuhan hak masyarakat merupakan kewajiban negara,” jelasnya.

Rafael juga menyinggung proses pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang sering kali dipengaruhi dinamika politik di lembaga legislatif. Menurutnya, substansi regulasi yang berpihak pada hak asasi manusia belum tentu berjalan mulus apabila tidak didukung kesepahaman politik.

Karena itu, ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menempatkan kepentingan masyarakat dan perlindungan hak konstitusional sebagai prioritas, bukan semata-mata pertimbangan politik praktis.

Kegiatan sosialisasi tersebut mengangkat tema kerukunan umat beragama sebagai bagian dari upaya pencegahan konflik sosial bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di Jawa Barat.

Selain Rafael Situmorang, kegiatan ini menghadirkan Wakil Ketua KPID Jawa Barat Dr. Almadina Rakhmaniar, S.Psi., M.I.Kom.; Kepala Bidang Kewaspadaan Daerah Bakesbangpol Jabar H. Khoirul Naim, SKM., M.Epid.; Letkol Infanteri Soehoed Budi Santoso dari BAIS Jabar; serta Yosep Walidud Arham, penelaah teknis kebijakan Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat.

Masing-masing narasumber membahas aspek berbeda, mulai dari dinamika psikologi dan komunikasi sosial dalam mencegah polarisasi serta intoleransi, peran intelijen dalam deteksi dini ancaman konflik, hingga penguatan moderasi beragama sebagai strategi menjaga kerukunan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesadaran bersama bahwa keberagaman bukan sumber perpecahan, melainkan kekuatan yang harus dijaga melalui sikap toleransi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta komitmen seluruh elemen bangsa dalam merawat persatuan di Jawa Barat.[R]