Diskusi JMSI, Mulyadi Banggar DPR RI: Pemerintah Lebih Berhati-Hati Dalam Mengelola Keuangan Negara

Politik522 views

REPUBLIKAN, Bandung – JMSI (Jaringan Media Syber Indonesia) Jawa Barat mengelar diskusi pembahasan ekonomi dengan tema, “Transparansi Pengelolaan Anggaran Negara: Problem Utang Luar Negeri BUMN dan Pembiayaan Infrastruktur dalam APBN” jadi kupasan JMSI Jawa Barat dan ISEI ( Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) Kordinator Bandung – Jawa Barat, Sabtu (12/05/2022) di Sekretariat JMSI Jabar, Jalan Maskumambang, No. 39 Kota Bandung.

Dalam acara santai ngobrol ekonomi lewat Zoom Meeting dan offline yang dibawakan moderator Denny Suryadharma dan dihadiri pembicara Anggota Banggar DPR RI, H. Mulyadi, Pakar Ekonomi ISEI, Viktor Pirmana, S.E., M.Si, Ph.D (Cand.), Agung Suryamal Dewan Pembina JMSI Jabar sekaligus Penasehat Kadin.

Dicuatkan sudut pandang tema ini pada permasalahan hutang negara dan kekhawatiran tidak transparaninya pengelolaan anggaran negara. seperti dikatakan Anggota Banggar DPR RI, H. Mulyadi dari Fraksi Gerinda mengatakan perlunya management aset dan transparansi pengelolaan keuangan negara. pasalnya jika dibiarkan terindikasi kedaulatan ekonomi negara akan terancam.

Maka dari itu, diharapkan Mulyadi ada berita soal rapor merah kinerja emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sering muncul di media meski kemudian menguap begitu saja seiring waktu.

Malah sejak tahun 2015 pemerintah secara besar-besaran memberikan modal kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Melalui Penanaman Modal Negara. Padahal sebelumnya BUMN diharapkan mampu meningkatkan perannya sebagai agen pembangunan yang aktif dalam mendukung program prioritas nasional.

Namun sayang, meski sudah dapat suntikan dana, tetap saja kinerja keuangan sejumlah BUMN masih buruk.

Diungkapkan Anggota Banggar DPR RI, Mulyadi, meski terbukti tidak efektif, negara seperti tak kapok melakukaan pola penyuntikan PNM tersebut.

“Saat ini banyak BUMN rapornya merah tapi masih gampang saja pemerintah meloloskan usulan PNM,” kata Mulyadi

Seharusnya, kata dia, pemerintah lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara.

Mulyadi khawatir hal itu membuat beban APBN makin berat. Apalagi, selama ini pemerintah tampak nyaman dengan konsep defisit manajemen.

“Ini akan jadi beban APBN dimasa yang akan datang,” ujarnya.

Maka dari itu, Mulyadi, mengajak masyarakat berpartisipasi aktif melakukan pengawasan terhadap pengalokasian APBN.

“Kita harus mengkritisi dampak kebijakan utang terhadap APBN karena transparansi anggaran itu penting,” kata dia.

“Jangan sampai tiba-tiba ada utang yang tidak terkontrol oleh negara,” imbuhnya.

Apalagi jika utang itu berasal dari pinjaman luar negeri, pengelolaannya harus transparan dan tepat sasaran karena akan berimbas pada kedaulatan ekonomi bangsa kedepannya.

Sebenarnya, banyak potensi ekonomi yang bisa digali dan meminimalisir utang atau menjual aset.

Jangan menggadaikan kepentingan bangsa dengan membuka kran kebijakan yang memberi kemudahan kepada pihak asing untuk memiliki aset dinegara kita, atau menjadi direksi BUMN.

Di tempat yang sama, Viktor Pirmana, S.E., M.Si, Ph.D (Cand.) menilai permasalahan hutang dan pengelolaan anggaran bisa di anggap wajar. namun hal itu, perlu diciptakan relugasi baru penggunaan anggaran dalam meriset ekonomi negara.

disisi lain, Agung Suryamal selaku Penasehat Kadin (Kamar Dagang Indrustri) memandang pembahasan dengan JMSI ini semua berkaitan dengan infrastruktur negara yang berkembang.

Bahkan Agung menegaskan mengenai hutang negara itu akibat adanya pendorongan ekonomi yang dikelola oleh negara. tapi Agung menyetujui bahwa komunikasi yang tepat guna dalam pengelolaan anggaran negara

Untuk itu, Agung meminta Anggota DPR seperti Mulyadi harus berperan aktif menilai dan mengkritisi masalah keuangan negara sebagai peran kepentingan negara.[red]

Comment