REPUBLIKAN, Bandung – Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Rafael Situmorang, SH, dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan, dari hasil kunjungan kerja ke beberapa daerah, ternyata banyak sekali perangkat desa tidak paham menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
Dampak dari kekurang pahaman tersebut tentunya, sehingga banyak usulan dari desa yang harus dimasukan dalam aplikasi SIPD ditolak. Sehingga, aspirasi dari desa tidak dapat ditindak lanjuti. Karenatidak masuk dalam data SIPD, kata Rafael Situmorang, kepada media baru-baru ini,di Bandung, Senin (13/3/2023)
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2023/05/IMG_20230515_130224.jpg")
Kekurang pahaman bahkan tidak mengertinya perangkat desa dalam menjalankan dan mengisi data desa, tentunya informasi dan aspirasi tidak ditolak oleh aplikasi SIPD.
Agar permasalahan penggunaan aplikasi SIPD tidak terjadi terus menerus maka Komisi I DPRD Jabar mendorong agar Pemerintah Provinsi Jabar maupu Pemkab/pemkot se-Jabar untuk membantu perangkat desa agar diberikan pelatihan khusus, ujar Rafael Situmorang dari dapil Jabar 1 (Kota Bandung-kota Cimahi) ini.
“ Ya, kita minta agar Pemprov dan Pemkab/pemkot melalui Bappeda untuk memberikan pelatihan khusus bagi perangkat desa. Karena semua usulan dan aspirasi daerah masuk ke Bappeda”, ujarnya.
Lebih lanjut Rafael Situmorang mengatakan, Komisi I mendorong Pemprov Jabar untuk memberikan stimulus anggaran untuk program Data Desa Presisi.
Data Desa Presisi ini sangat penting, lantaran pembangunan desa di Jabar harus didukung data presisi yaitu gabungan antara Data Spasial dan Numerik. Karena Data Desa Presisi itu inovasi metologi yang tidak hanya bersifat numeric atau angka, tapi juga data special dengan tingkat akurasi tinggi, tandasnya.[r].
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2023/05/IMG_20230513_110004.jpg")
Comment