REPUBLIKAN, Bandung – Anggota Komisi 1 DPRD Jabar Rafael Situmorang memberikan beberapa catatan penting tentang netralitas pemerintah ( Presiden) di pemilihan presiden ( Pilpres ) yang telah dilaksanakan 14 Februari kemarin. Dimana pasangan capres No urus 02 memenangi ajang demokrasi lima tahunan itu.
Terlepas dari hasilnya, nenurut Rafael yang juga merupakan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar. Ada beberapa proses yang harus dijadikan catatan guna keberlangsungan proses demokrasi yang demokratis kedepannya.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
Menurut Rafael sangatlah berbahaya bagi negara ini, jika demokrasi dijadikan kendaraan untuk kepentingan segelintir golongan yang kebetulan sedang memegang tampuk kekuasaan. Lalu kebijakan yang dilakukan berorientasi untuk memenangkan apa yang diinginkan, bukan berdasarkan kepentingan rakyat.
“Pada pilpres kemarin, Kami telah menerima informasi mengenai hasil putusan MK yang meloloskan anak sulung Presiden ( Gibran Rakabuming ) seminggu sebelum putusan itu diketuk palu MK Keterlibatan sejumlah komponen perangkat negara pun nampak terlihat jelas dan massif”, ujarnya.
“Salah satu contohnya bantuan sosial menjelang Pemilu kemarin. Anggaran bansos sewaktu pandemi covid 19 saja tidak sebesar anggaran bansos menjelang pilpres. Sekitar 480 triliun uang negara telah disiramkan atas nama bansos menjelang pilpres.” Jelas Rafael Kamis ( 07/03/2024 ).
Ditambahkan Rafael, ” WNI yang berada diluar negeri otomatis tidak menerima berbagai fasilitas bansos. Hasil suara pilpres yang diikuti WNI diluar negeri tidak satupun di negara tempat WNI bernaung dimenangkan calon no 02. Rata rata pasangan 03 dan 01 yang menang”.
“Jadi, terlepas dari apapun hasilnya prosesnya dulu harus benar sehingga benar pula hasilnya”, Tutur Rafael Situmorang.[R]
Comment